DPD APERSI Gelar Rakerda Evaluasi Program Kerja dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

DPD APERSI menyelenggarakan Raperda (Photo : Indah)

 

IndonesiaInteraktif.com, Bengkulu — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) guna mengevaluasi program kerja dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Bengkulu, Selasa (09/07/2024).

Dengan tema "Bersinergi Bersama Stakeholder dalam Penyediaan Rumah Rakyat", APERSI menegaskan tekad mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Bengkulu. 

Ketua DPD Asosiasi  Provinsi Bengkulu, Asman mengatakan bahwa rumah subsidi memiliki aturan dari pemerintah, dimana hal tersebut berpijakan dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh PUPR tentang kualitas rumah yang memadai.

"Kualiti kontrol ini kan punya pemerintah, jadi kami sebagai penyedia rumah tidak bisa bermain-main sebab akan berpengaruh dengan segi penjualan. Kualitas menentukan segi penjualan karena sudah terbentuk dengan sendirinya dengan berkomenteter dan kompetensi antar pengembang masing-masing," kata Asman.

Ditempat yang sama, Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah menyebut jika fokus APERSI ini adalah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya berharap teman-teman APERSI berkomitmen, dan berkonsisten membangun rumah untuk MBR yang layak huni, berfungsi, dan berkualitas. Jangan sampai teman-teman MBR mendapatkan rumah hari ini, besok sudah di renovasi. " jelasnya.

Junaidi juga menambahkan bahwa program KPR subsidi ini adalah program pemerintah di mana harga jualnya diatur oleh pemerintah. Sehingga harusnya memudahkan MBR untuk bisa mengakses perumahan subsidi. 

"Hambatan-hambatan yang menghambat pembangunan rumah subsidi harus dihilangkan, termasuk perizinan dan pengurusan sertifikasi tanah," ujarnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA Denni berharap fisik bangunan memiliki kualitas yang baik, dan mutu bangunan bisa dijaga sesuai dengan standar-standar yang stabilisasi.

"Pengembangan kawasan perumahan menghadapi berbagai tantangan, di antaranya perizinan, tata ruang dan kualitas bangunan. Namun dengan semangat dan komitmen yang kuat, tantangan tersebut dapat dihadapi," tutupnya.

Penulis : Indah Elisa, S.I.Kom

Editor : Adv. Rindu Gita Tanzia Pinem, S.H., M.H., CPM. CPA.