Indonesiainteraktif.com -- Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, menggelar rapat evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden berupa Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau. Pertemuan berlangsung di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Selasa (21/10/2025).
Dalam paparannya, Wahid menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG yang dipimpin Sekretaris Daerah. Satgas ini juga melibatkan seluruh Sekda kabupaten/kota se-Riau. Pemprov, kata dia, melakukan pengecekan rutin hampir setiap pekan ke sekolah dan dapur penyedia makanan. Saat ini, cakupan MBG di Riau baru mencapai 10 persen dari total sasaran.
“Respon masyarakat sangat baik. Banyak orang tua merasa terbantu karena tidak perlu lagi menyiapkan bekal anak,” ujar Wahid.
Meski demikian, pelaksanaan program menghadapi sejumlah kendala. Pada tahap awal, hanya sekitar 50 persen siswa yang mengonsumsi makanan bergizi yang disediakan. Setelah ditelusuri, banyak peserta didik mengeluhkan rasa makanan.
“Saya minta dapur meningkatkan kualitas rasa. Keluhan silakan disampaikan lewat catatan di tempat makan, tidak perlu diunggah ke media sosial,” tegasnya.
Wahid menambahkan, program MBG sangat membantu terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Namun, keterbatasan alat uji bahan pangan masih menjadi hambatan. Pada 2025, hanya tersedia 112 unit rapid test kit—80 untuk pestisida dan 32 untuk formalin—padahal setiap Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) wajib menguji sedikitnya lima komoditas pangan segar. Hingga kini, baru 15 SPPG yang menjalani pengujian, tersebar di 12 titik di Pekanbaru dan 3 di Kampar.
Pengawasan kualitas pangan juga menjadi tantangan karena sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar provinsi. Bahkan sempat terjadi kasus keracunan akibat dapur yang memasak sejak malam hari sehingga makanan basi saat disajikan keesokan harinya.
“Prosedurnya harus memasak pukul 02.00–05.00 pagi. Pengawasan di lapangan masih lemah,” kata Wahid.
Deputi BGN Dadang Hendrayudha menambahkan bahwa di Pekanbaru terdapat sekitar 873 SPPG, namun mayoritas belum memiliki dapur aktif. Sebagian tenaga kerja bahkan sudah digaji negara, tetapi belum bekerja optimal karena sarana dapur belum tersedia.
“Ini harus segera disinkronkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya tenaga ahli gizi dan akuntan di dapur MBG. Menurut Dadang, menu makanan harus disusun berbasis pangan lokal dengan perhitungan gizi yang tepat. Namun, tenaga ahli gizi justru sulit ditemukan.
Sementara itu, pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Riau tidak melalui portal nasional mitra.bgn.go.id. Investor lokal dapat langsung mendaftar melalui Satgas kabupaten/kota. Setiap SPPG dirancang seluas 150 m², dilengkapi ruang kantor, gudang, persiapan, pengolahan, penyimpanan, hingga area pencucian. (Adv)