Indonesiainteraktif.com, Bengkulu -- Dalam memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) pada Senin (1/5/2023), aksi masa akan menyebar di beberapa kota industri besar di Indonesia serta kota-kota lainnya dengan membawa 7 tuntutan.
Tuntutan pertama cabut omnibus law UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tuntutan kedua cabut syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen karena syarat ambang batas parlemen dan presiden telah membahayakan demokrasi. Tuntutan ketiga mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Tuntutan keempat menolak RUU Kesehatan.
“Kita bersama IDI. Kita bersama organisasi perawat, bidan, dan organisasi kesehatan lain. Tolak RUU Kesehatan," kata Iqbal.
Tuntutan kelima reforma agraria dan kedaulatan pangan, massa buruh akan menolak bank tanah, impor beras, kedelai, daging, dan garam. Tuntutan keenam buruh akan mendukung calon presiden yang pro buruh dan kelas pekerja.
Tuntutan ketujuh yaitu hapus outsourcing tolak upah murah. Presiden Partai Buruh yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengklaim aksi akan diikuti ribuan buruh. Di Jakarta, Hari Buruh akan digelar di dua lokasi, yakni depan Istana Kepresidenan dan kompleks Istora, Senayan.
Partai Buruh, menurut Iqbal, haram berkoalisi dengan partai yang mengesahkan UU Cipta Kerja.
"Partai buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik manapun. Partai buruh hanya akan berkoalisi dengan calon presiden secara pribadinya. Kami enggak masuk di tim koalisi partai politik yang mengesahkan UU Cipta Kerja," kata iqbal.
Kami minta agar dihapus outsourcing tolak upah murah. "Itulah tujuh isu, agenda yang akan dibawa dalam aksi May Day 2023 pada 1 Mei," pungkas Iqbal.
Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR, Rahmad Handoyo menghormati tuntutan yang disampaikan buruh pada momen peringatan May Day 2023 yang jatuh pada Senin, 1 Mei.
Menurut anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) sudah menjadi ritual tahunan bagi kaum pekerja untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah kepada pemerintah. Dia mempersilakan hal tersebut sebagai hak demokrasi rakyat namun dengan catatan, aksi buruh besok mesti berjalan secara tertib.
“Kita sering mendengar para teman-teman pengurus konfederasi (buruh) memperjuangkan isu-isu kekinian saya kira suatu hal yang masuk akal dan enggak masalah sehingga ketika isu apapun isu yang menyangkul soal pekerja ya ketika mereka menyuarakan dan memperjuangkannya sesuai dengan keinginan mereka,” kata Rahmad, Minggu (30/4/2023).
Rahmad mengingatkan agar peserta aksi hari buruh besok untuk mewaspadai kemungkinan bakal ditunggangi secara politik oleh pihak tertentu. Terlebih kini jelang Pemilu 2024 yang rawan dengan kepentingan politis demi mendapat kekuasaan dan menarik simpati rakyat.
Penulis : Ratnarisa Sashi Kirana
Editor : Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI.