Korupsi Bantuan Sosial Covid-19, Keserakahan dan Kejahatan Kemanusiaan

Juliari Batubara, seorang Menteri di era Presiden Joko Widodo yang terlibat Korupsi Covid-19 (Google/K1001)

 

Juliari

Dari Menteri Sosial, akhirnya terpenjara akibat Covid-19 (Google/S1001)

 

Indonesiainteraktif.com, Universitas Indonesia - Berawal dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan penyebaran CoronaVirus Disease 2019 sebagai bencana nasional dan kemudian disertai dengan beberapa imbauan pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat, menjadikan pelaksanaan kegiatan masyarakat yang diselenggarakan secara offline menjadi terdampak. Sektor tenaga kerja menjadi salah satu sektor yang terdampak di dalamnya, mulai dari dirumahkan sementara hingga PHK. Hal ini turut memprihatinkan, di mana bekerja menjadi salah satu upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, tak terkecuali kebutuhan fisiologis (Maslow, 2013). 

Dalam upaya mitigasi permasalahan tersebut, pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan bantuan sosial, sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 yang dilakukan dengan bekerja sama, mulai dari Kementerian Keuangan, BPK, beserta instansi publik lainnya yang berkaitan. Namun, permasalahan baru  aspek implementasi yang telah direncanakan  pemerintah tersebut, diantaranya adalah  penyalahgunaan kekuasaan. 

Sebagaimana diketahui, mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan sosial dengan besaran sebanyak Rp 32,2 miliar melalui pemotongan Rp 10.000 dalam setiap paket bantuan sosial yang senilai Rp 300.000. Hal ini sangat disayangkan untuk terjadi, dimana idealnya pemerintah harus melaksanakan tanggung jawabnya dalam melayani publik dan berorientasi pada public interest.

Dalam penulisan ini, akan dicoba menganalisis permasalahan korupsi bantuan sosial Covid-19, khususnya dalam perspektif filsafat dan etika administrasi.  

 

Bagaimana Seharusnya Menerapkan Etika Administrasi Publik? 

Pada dasarnya, etika adalah aturan ataupun standar yang mengatur perilaku dan moral anggota organisasi (Chandler & Plano, 1982). Dalam menyelenggarakan pelayanan untuk publik, etika administrasi diartikan sebagai kode etik/rules of conduct yang seharusnya dipatuhi oleh para administrator publik (Pasolong, 2007). Sehingga idealnya etika administrasi khususnya administrasi publik menjadi standar dan aturan secara moral bagi para administrator publik dalam bekerja dalam rangka pemenuhan pelayanan publik. Adanya public interest yang harus dipenuhi oleh pemerintah melalui para administrator publik (Henry, 1995). Sebagai Menteri Sosial pada saat itu, sudah seharusnya Juliari Batubara mematuhi kode etik pejabat publik dalam rangka memberikan pelayanan publik dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat terlebih pada saat itu masyarakat sedang tertekan ekonominya akibat dampak Pandemi Covid-19. 

Peluang terjadinya tindakan yang berlawanan terhadap etika administrasi yang berlaku pada administrator publik sangat besar adanya. Pemberian pelayanan bagi publik tidak mudah dan begitu kompleks sifatnya, baik dalam hal nilai-nilai pemberian pelayanan publik ataupun cara yang terbaik untuk memberikan pelayanan publik itu sendiri. Kompleksitas pelayanan publik turut serta mendorong administrator publik melakukan perbuatan yang didasarkan pada kekuasaan atau disrection. Keleluasaan inilah yang membuat para administrator publik bertindak tidak profesional dan tidak sesuai dengan kode etik atau rules of conduct yang ada. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu perilaku JuliariPeter Batubara, selaku Menteri Sosial (kala itu), untuk melakukan tindakan korupsi yang berdasarkan pada kekuasaannya.

 

Analisis Korupsi Yang Dilakukan Oleh JuliariBatubara

Pada perkembangannya, praktik korupsi menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan etika. Berdasarkan definisinya, korupsi menjadi sebuah perilaku pejabat publik yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku untuk tujuan pribadi (Huntington, 1968). Pengertian korupsi jika dilihat dari perspektif hukum, perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yaitu seseorang memiliki tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau suatu kelompok dengan menyalahgunakan sarana dan kewenangan yang ada sehingga merugikan negara dan masyarakat. Hal ini dapat ditinjau dari UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001.

Para pelaku korupsi umumnya adalah individu yang sudah berkecukupan secara materi. Oleh sebab itu korupsi dapat disebut sebagai corruption by greedyatau korupsi akibat keserakahan. Jika kita cermati, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2020, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini memiliki total kekayaan sebesar Rp. 47,188 miliar ditambah dalam segi pendapatan seorang menteri rata-rata mendapat gaji dan tunjangan setiap bulannya sebesar lebih dari 18 juta. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimana bisa seseorang yang sudah memiliki harta sebanyak itu melakukan korupsi.

Apabila merujuk pada kasus ini, mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini mencerminkan adanya penerimaan dana dengan besaran Rp10.000 melalui kesepakatan dengan tender yang digunakan pada kepentingan pribadi dan tidak sesuai dengan apa yang telah dicanangkan dalam perencanaan kebijakan bantuan sosial. Pada akhirnya, Juliari Peter Batubara dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Majelis Hakim Tipikor pada 23 Agustus 2021.

 

Judul Asli : BANTUAN SOSIAL COVID DIKORUPSI, MENGAPA BISA TERJADI?

Penulis :

Marcelina Miyosi¹, Mohammad Fariz Alditio², Muhammad Reza Alfathan³, Zhikria Azharah4

1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

4) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

 

Editor :

Dr. Ir. H. Herawansyah, S. Ars., M.Sc., MT, IAI

Adalah kebanggaan yang luar biasa bagi saya menerima permintaaan dari sekelompok Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia, yang ingin mengirimkan tulisannya kepada media siber  Indonesiainteraktif.com. Tidak banyak editing yang saya lakukan pada tulisan pertama mereka ini, sebagai bahan evaluasi untuk tulisan-tulisan selanjutnya.