Kesantunan Berpolitik yang Hilang Diantara Uang Receh dan Dendam Kesumat Karena Kekalahan,  Omeng: KPK Bukan Lembaga Sembarangan

Rohidin Mersyah : Tetap semangat bangun Bengkulu (Dok/MC/Kominfo)



 

Advokat A. Yamin

Advokat A. Yamin, S.H., M.H. : Jangan mudah mengatakan tangkap-menangkap. Kita punya azas praduga tak bersalah. Jangan mentang-mentang dengan alasan adanya kebebasan pers jadi kebablasan memaki orang seenaknya (Dok/Pribadi/And)

 

Indonesiainteraktif.com, Bengkulu - Kesantunan berpolitik menunjukkan keberadaban seseorang. Hanya orang-orang yang tidak santunlah yang selalu mempertontonkan politik kotor, penuh intrik, fitnah, dendam dan kekotoran hati. Sehebat-hebatnya seseorang berpolitik, tidak akan ada artinya kalau masih mempertontonkan politik kotor penuh agitasi. 

Perlu diketahui agitasi adalah kondisi gangguan kejiwaan yang dapat dialami siapa saja. Pengidapnya dapat mengalami kemarahan dan kegelisahan tanpa sebab yang diketahui pasti. Lalu menyerang orang lain seolah-olah orang lain yang salah, orang lain yang melakukan hal jahat, orang lain yang korupsi. Sedangkan dia sendiri merasa seperti  joker, orang baik yang tersakiti. Padahal, tidak ada kebaikan yang ada padanya. Karena tidak ada kebaikan yang memperlakukan orang lain dengan dengan cara-cara yang jahat.

Penyebab agitasi yang paling umum adalah kondisi stress. Tekanan akibat stress, bisa meningkatkan risiko terhadap agitasi. Kondisi stres tersebut dapat disebabkan bermacam hal, entah tekanan dari lingkungan, pekerjaan, kurangnya iman atau kalah pilkada lalu timbulah dendam. Kalau sudah dendam otak pun menjadi kotor, senang melihat orang susah dan susah melihat orang susah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lembaga yang yang didirikan untuk penegakan  nafsu orang kalah tetapi untuk menegakkan  kebenaran, untuk mencegah korupsi. Terlalu banyak korupsi yang diduga dilakukan dimasa pandemi ini kata M. Yamin, S.H., M.H., seorang praktisi di Bengkulu.

“KPK bukan lembaga yang yang didirikan untuk pemuasan nafsu orang kalah tetapi untuk mengegakkan kebenaran, untuk mencegah korupsi. Banyak diduga terjadi korupsi dimasa pandemi ini. Ambillah contoh yang perlu diperhatikan penggunaannya, seperti dana bansos, dana Covid-19, dana baznas pun kita duga terjadi korupsi,”  kata M. Yamin, S.H., M.H.

Praktisi Hukum Bengkulu , A. Yamin, S.H., M.H., geram melihat penyataan sekelompok massa  yang mengelar aksi demo di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis, (7/10/2021) lalu. Dimana isi pernyataannya yang dikutip salah satu media massa meminta lembaga korupsi itu menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

Menurut Omeng sapaan akrab A. Yamin, beliau mengatakan bahwa penyataan yang meminta lembaga KPK untuk menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dinilai sangat tedensius. Apalagi dikaitkan dengan persoalan kasus benur atau benih lobster yang sudah jelas-jelas ada tersangkanya dan telah ada putusan hukum tetap dari lembaga peradilan.

“Jangan mudah mengatakan tangkap-menangkap. Kita punya azas praduga tak bersalah. Jangan mentang-mentang dengan alasan adanya kebebasan pers jadi kebablasan memaki orang seenaknya,” kata Advokat senior Bengkulu itu.

“Seharusya sebagai aktivis sebelum melakukan aksi demo harus mengkaji dahulu materi yang akan disampaikan. Apalagi lembaga KPK, bukanlah lembaga yang bisa diitervensi oleh pihak manapun, mereka (KPK,red) bekerja secara profesional,” ujar Omeng. 

Sedihnya lagi, isu yang di umbar para demonstran tersebut patut diduga ada itikad  jahat secara politik kepada pejabat publik Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dengan mengaitkan Rohidin Mersyah dengan perkara benur, apalagi dalam perkara ini Rohidin Mersyah bukanlah sebagai tersangka. 

Gubernur hanya memberikan keterangan tentang apa hal yang terjadi di dalam institusi yang beliau pimpin, berdasarkan fakta yang ada.

“Pernyataan yang mereka sampaikan sangat melukai hati masyarakat Bengkulu. Seharusnya kita sama-sama memiliki kepekaan yang sama bagaimana membangun daerah ini kedepan, bukan terjebak dengan spiral politik dengan berlindung dibalik kepentingan hukum,” jelas nya. 

Ia kemudian sangat menyayangkan beberapa media massa yang menulis pernyataan tanpa didasari azas praduga tidak bersalah dan jauh dari pemenuhan keberimbangan informasi. Padahal azas itu merupakan kewajiban yang harus djunjung tinggi dalam kegiatan pers karena tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik.

“Saya menilai pers kita justru terjebak pada upaya pembunuhan karakter seseorang dan cendrung memiliki itikad buruk dan ini tidak baik bagi eksositem pers kita,” terang Bung Omeng  yang juga mantan wartawan senior dan sempat menjadi wartawan di beberapa media massa di Bengkulu dan pusat.

Media masa harus memiliki analisis terhadap berita, terhadap narasumber berita bukan serta-merta mengutip pernyataan dari orang atau lembaga yang sembarangan melontarkan pernyataan.

Omeng mencontohkan beberapa media  mainstream saat memberitakan proses penangkapan teroris oleh Densus 88 masih menggunakan kata “diduga“.  Artinya mereka mengedepankan kode etik dan azas praduga tak bersalah.

Kedepan ia menyarankan agar lembaga-lembaga pers melakukan pembinaan kepada wartawan agar lebih memahami kode etik dalam bertugas. “Khususnya para jurnalis yang saya cintai yang ada di Bengkulu jangan sampai tersandung UU ITE karena ketika wartawan arogan dalam membuat tulisan dan tidak menaati kode etik dan UU Nomor 40 Tentang Pers maka itu dapat menimbulkan kegaduhan,” tutup Omeng.

Sebelumnya, sekelompok orang yang tergabung di Forum Masyarakat Anti Korupsi Bengkulu pada Kamis, 07 Oktober 2021 lalu menggelar aksi demonstrasi di depan gedung KPK  Jakarta. Dalam orasinya salah seorang orator yang mengenakan topeng hitam meminta KPK mengusut perkara benih lobster yang telah menyeret mantan menteri KKP Edy Prabowo CS. Aksi itu kemudian ramai diberitakan di media massa Bengkulu. (S1001).