Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu Bergabung Indonesia Menang (Foto : Hendri Hendrawan)
Indonesiainteraktif.com, Bengkulu -- Penunjukan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) jelas akan meningkatkan dinamika politik di Indonesia. “Pada jam 13.45 WIB dengan mengucap bismillah, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai, ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden," kata Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4/2023).
Sama seperti penunjukan Anies Baswedan beberapa waktu lalu, antar partai politik mulai saling mengajak dan meyakinkan bahwa calon Presiden pilihan mereka bakal memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Padahal politik di Indonesia sangat dinamis, segala segala kemungkinan bisa terjadi.
Setelah satu periode masuk dalam kabinet Joko Widodo, kekuatan politik Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra terus meningkat. Keyakinan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo sudah tidak diragukan lagi, Kementerian Pertahanan yang dipimpinnya menunjukkan kemajuan, tidak ada sedikitpun isue miring terhadap Prabowo, apalagi isue korupsi, karena saat menjadi Menteri Pertahanan, kehidupan ekonomi Prabowo sudah sangat mapan, keluarga besarnya pun merupakan keluarga yang mapan, anak pun hanya satu, sehingga kemungkinan korupsi tidak ada.
Dalam dinamika politik yang terus bergerak cepat, segala kemungkinan bisa terjadi, adalah hal yang memungkinkan nantinya kalau masyarakat akhirnya memilih Prabowo sebagai Presiden. Kalau kita mau berpikir mundur, seharusnya Prabowo sudah menjadi Presiden pada tahun 2019 lalu, tetapi itulah politik Indonesia. Walaupun begitu dengan ikhlas Prabowo masih mau mendedikasikan dirinya sebagai Menteri Pertahanan, sebuah kementerian yang menjadi keahliannya.
Adalah hal yang wajar dalam dunia politik jika antar partai politik berusaha saling meyakinkan agar figur yang mereka usung terpilih sebagai Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Dipilihnya Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden oleh PDIP membuat potensi perubahan poros koalisi yang telah terbentuk kian besar. bahkan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Senin
(24/4/2023), mengatakan, setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memutuskan mengusung Ganjar, partainya telah berkomunikasi dengan partai lain agar mereka ikut mengusung Ganjar di Pilpres 2024.
“Kita tunggu saja, bahwa minggu-minggu ini akan muncul deklarasi dari parpol lain yang mendukung capres PDI-P," kata Hasto.
Partai Hanura pada Sabtu (22/4/2023) telah menyatakan bakal mengusung Ganjar Pranowo. Jauh sebelum PDI-P dan Hanura menyatakan mendukung Ganjar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), telah memutuskan mengusung Ganjar.
Komunikasi dengan parpol lain untuk menambah dukungan bagi Ganjar, ditegaskan Hasto, bakal berlanjut.
Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah merencanakan pertemuan untuk membahas dan memutuskan capres-cawapres yang akan diusung dalam koalisi baru tersebut, sebagaimana disampaikan juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya. Tantowi menyampaikan walaupun begitu, ia mengaku belum mengetahui kapan pertemuan itu digelar.
Dalam pertemuan yang telah direncanakan tersebut, Partai Golkar tetap mencoba meyakinkan parpol anggota KIB untuk mengusung Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai Calon Presiden. Hal ini sesuai keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar Tahun 2019.
Sebagaimana disampaikan Tantowi Yahya di atas, Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto membenarkan rencana pertemuan anggota KIB. Ia juga menyampaikan rencana pertemuan kembali Presiden Joko Widodo dengan lima ketua umum parpol. Selain ketua umum dari tiga parpol dalam KIB, dua lainnya adalah ketua umum Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa, yang saat in berada dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Pada awal April lalu, di kantor DPP PAN, PresidenJokowi pernah bertemu dengan lima ketua umum partai politik yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. Setelah pertemuan tersebut, timbul gagasan koalisi besar yang menyatukan KIB dan KKIR. Kalau KIB dan KKIR bersatu maka akan menghasilkan kekuatan politik yang luar biasa.
Pada Minggu (23/4/2023), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut diduga merupakan bagian dari penjajakan berkoalisi diantara Partai Golkar dan Partai Gerindra, tentunya juga dengan partai koalisi mereka.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya juga terus membuka komunikasi dengan parpol lain untuk meyakinkan mereka agar mau mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Ia meyakini, jumlah parpol yang bergabung dalam KKIR akan bertambah.
"Prabowo adalah capres Partai Gerindra. Calon presiden, bukan calon wakil presiden, “kata Muzani menegaskan.
Mengenai cawapres dari Prabowo, ia menyebutkan bahwa figur itu adalah di antara pemimpin parpol yang nantinya tergabung dalam KKIR.
Sebagaimana diketahui, politik Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang termanifestasi dalam pemilihan parlemen dan presiden setiap lima tahun, sedangkan negara Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Demokrasi pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
Sehingga apapun yang dilakukan dalam pemilihan Presiden, haruslah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial. Dengan cara-cara yang demokratis tersebut maka akan terpilih pemimpin yang legalitasnya akan diakui oleh seluruh atau setidaknya sebagian besar rakyat Indonesia. (HRX).
Editor : Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI.
Doctor of Philosophy in Social dan Political Science, Airlangga University. Expert in Political Science, Political Communication dan Social Media.