Pemprov Riau Hibah Gedung Baru Kejati Riau Rp. 120 Milyar. Korupsi ?, Sekda Riau Ditahan Jaksa, Kasus Jalan Terus

Kantor Kejaksaan Tinggi Riau

Kantor Kejaksaan Tinggi Riau (Media Center Pemprov Riau) 
 

Kejaksaan Tinggi Riau

Gedung Baru Nan Mewah Kejaksaan Tinggi Riau - Hibah dari Pemerintah Provinsi Riau

Kejaksaan Tinggi Riau


Studi Kasus : Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dana Hibah Tidak Bisa Mengintervensi  Penegakan Hukum

 

Indonesiainteraktif.com - Jangan sesekali berpikir kalau pemprov, pemkab atau pemkot membantu Aparat Penegak Hukum  (APH) dalam berbagai bantuan termasuk dana hibah maka kasus korupsi akan berhenti dan penegakan hukum dapat diatur seenaknya. Apalagi yang digunakan adalah uang negara.

Hukum akan terus ditegakkan, jika ada kasus korupsi maka akan terus jalan tanpa dapat diintervensi oleh siapapun termasuk atasan, pihak APH pun (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) tidak akan berani mengambil resiko atas kasus-kasus tersebut. Karena akan beresiko dengan APH sendiri, mengingat di instansi mereka sendiri ada institusi pengawasan dan pengendalian yang memantai setiap kasus yang terjadi dan dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dan sidang di Pengadilan.

Dalam mengawasi para Jaksa maka di Kejaksaan Agung ada Jaksa Agung Pengawasan. Adapun tugas pokok dan fungsi Jaksa Agung Pengawasan dapat dibaca di bawah ini.

Baca Tugas Pokok dan Fungsi Jaksa Agung Muda Pengawasan

Sedangkan di Kejaksaan Tinggi ada Asisten Pengawasa. Adapun tugas pokok dan fungsi Asisten Pengawasan di Kejaksaan Tinggi dapat dibaca di bawah ini.

Baca Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Pengawasan di Kejaksaan Tinggi

Institusi ini akan mengawasi para Jaksa dalam melakukan rutinitas pekerjaannya dalam penegakan hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Besar resikonya apabila terjadi intervensi atau ikut campur pihak lain dalam proses penegakan hukum. Siapa yang bersalah tetaplah bersalah dan mereka tidak akan lepas dari jeratan hukum.

Apabilah dirasa terjadi kecurangan dalam penegakan hukum di daerah (Pemprov, Pemkot dan Pemkab) maka masyarakat dapat melapor ke atasan para Jaksa tersebut, baik Kajari, Aswas Kajati dan Wakajati hingga Kajatinya  sendiri. Kalau kurang puas dapat melapor kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan baik secara langsung maupun melalui Jaksa Agung  Republik Indonesia.

Sudah banyak APH Kejaksaan, baik di level Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Agung yang terkena sanksi akibat  melanggar ketentuan dalam menjalankan tugas penegakan hukum bahkan hingga diberhentikan sebagai Jaksa.

Jadi jangan pernah berpikir, kalau banyak memberikan dana hibah, penegakan hukum dapat diatur seenaknya dan aparatur pemerintan Provinsi, Kota dan Kabupaten dapat bekerja seenaknya bahkan melanggar hukum.

Kasus yang terjadi adalah di Provinsi Riau. Pemerintah Riau sangat rajin membantu Instansi dalam bentuk dana hibah, dan itu sah-sah saja serta tidak melanggar hukum. Dalam membangun Kantor Kejati Riau yang baru, Pemprov Riau membantu hingga sekitar Rp. 120 Milyar bahkan lebih dan dalam menbangun Kantor Kepolisian Daerah Riau, Pemprov Riau membantu hingga Rp. 140 Milyar bahkan lebih. Tetapi bantuan pemerintah ini tidak menyurutkan langkah Kejaksaan Tinggi Riau dalam melakukan penegakan hukum. Pemeo hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh sekalipun benar-benar ditegakkan.

Contoh nyata dari penegakan hukum yang tidak pandang bulu ini adalah ditetapkannya Sekretaris Daerah Provinsi Riau Drs. H. Yan Prana Jaya Indra Rasyid sebagai tersangka. Bahkan terhadap Yan Prana ini telah dilakukan penahanan.

Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana langsung ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran rutin di Bapeda Kabupaten Siak sebesar 1,8 miliar.

Setelah diperiksa cukup lama, selama 5 jam, Yan Prana langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, Yan Prana keluar dari gedung Kejati Riau dengan mengenakan kemeja putih dan rompi oranye serta dikawal pegawai Kejati Riau dan aparat kepolisian. Yan Prana sebaga tersangka langsung dibawa menuju mobil tahanan yang sudah disiapkan di depan gedung Kejati Riau.

Aspidsus Kejati Riau, Hilman Azazi membenarkan penetapan tersangka terhadap Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya setelah yang bersangkutan diperiksa selama 5 jam.

"Iya benar, sekitar pukul 14.00 WIB telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan", kata Hilman kepada kepada wartawan, Selasa (22/12/2020).

Sebelumnya, Yan Prana dipanggil kejaksaan untuk diperiksa sebagai mantan Kepala Bappeda di Kabupaten Siak.

Pemeriksaan berlangsung dari pukul 09.00 WIB pagi di gedung Kejati Riau.

"Iya benar, yang bersangkutan diperiksa terkait dugaan korupsi saat masih menjabat Bappeda Siak, dan sudah hadir sejak pukul 09.00 WIB tadi", jelas Hilman.

"Ini terkait dana anggaran rutin di kantor Bapeda Siak 2014-2017, kerugian negara sementara Rp 1,8 miliar," terang Hilman.

Sebelumnya, Kejati Riau telah memeriksa sejumlah saksi yang beberapa di antaranya adanya pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), yakni Risa Gustam, Hendrizal, Rio Arta, Budiman, Jimmy, dan Awaluddin.

Ada tiga OPD di Kabupaten Siak yang diduga melakukan penyimpangan anggaran, yakni Sekretariat Daerah, Bappeda dan Badan Keuangan Daerah (BKD).

Ada sejumlah pejabat yang sudah diperiksa di Kejati Riau, beberapa waktu lalu. Dua di antaranya adalah Sekdaprov Riau Yan Prana dan Kepala Badan (Kaban) Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Yurnalis. Saat dugaan korupsi itu terjadi, Yurnalis menjabat sebagai kepala Bagian (Kabag) Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Siak.

Pemeriksaan tersebut masih terus berlangsung, Yan Prana masih ditahan di Rutan Sialang Pekanbaru, hingga proses P21 dan dilanjutkan dengan tahap 2 penyerahan kepada pihak pengadilan untuk disidangkan.

Menanggapi hal ini, terkait dengan penegakan hukum, H. Hilman Azazi, SH., MM., MH, Asisten Tindak Pidana Riau pada hari Selasa, (12/2/21) memberikan penjelasan tentang penahanan Sekretaris Daerah Propinsi Riau ini. “Bahwa apa yang dilakukan Kejati Riau terhadap Sekda Riau itu murni pelanggaran hukum. Walaupun banyak bantuan dana hibah dari Pemprov Riau kepada Kejati Riau, tidak mempengaruhi independensi penegakan hukum. Apa yang dilakukan Pemprov Riau itu adalah dana hibah dari negara ke negara, bukan dari negara ke pribadi atau dari pribadi ke pribadi. Jadi salah besar kalau ada anggapan dengan adanya dana hibah yang cukup besar itu untuk menjinakkan penegakan hukum. Dana hibah tidak mempengaruhi penegakan hukum, apalagi dana hibah tersebut telah memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik. Dana yang berasal dari APBN atau APBD sama saja, sama-sama uang negara,” kata Hilman Azazi.

Berkenaan dengan kasus Yan Prana ini, sebagai sebagai pembelajaran, untuk Provinsi Bengkulu, Ery Erwan, tenaga ahli Pusat Studi dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Pustipikor Indonesia) memberikan tanggapannya. “Ini jelas menjadi pelajaran bagi pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Untuk berkerja dengan baik dan benar serta tidak melanggar hukum. Bantuan dana hibah seperti dilakukan oleh Kota Bengkulu, Kabupaten lainnya bahkan Provinsi Bengkulu boleh-boleh saja tetapi jangan tampak seperti udang dibalik batu, ada maunya. Kalau melanggar hukum maka akan di proses hukum. Pustipikor Indonesia akan terus mengawasi proses pembangunan dan penegakan hukum di Provinsi Bengkulu agar tidak terjadi tebang pilih. Kita siap melapor ke pusat kalau perlu, apalagi sekarang sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah tidak bisa lagi menutup diri dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Kita juga akan melapor ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian  Sengketa Informasi (PPSI) terhadap instansi yang tidak “informatif” baik instansi daerah maupun instansi vertikal dan instansi pusat yang melaksanakan tugas pembantuan di Provinsi Bengkuku ,” kata Ery Erwan.

“Jangan pula duit hutangan dijadikan dana hibah. Namanya hutang ya dananya digunakan untuk pembangunan sendiri dalam skala prioritas dan yang penting saja. Kalau tidak penting ngapain ngutang,” pungkas Ery Erwan.

 

(Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT, IAI)

Doctor of Philosophy in Social Science, expert in Political Science dan Social Media

Dosen Keuangan Negara dan Hukum Administrasi Negara Unived Bengkulu

Ahli Teknik Jalan Utama, Ahli Teknik Bangunan Gedung Utama, Ahli Teknik Rawa dan Pantai Utama, Ahli Manajemen Konstruksi Utama, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa, Arsitek Madya

Expert in Project Management, Construction Management, Urban and Regional Planning, Highway, Bridge and Earthquake Engineering, Building Engineer and Architech
 

Kejaksaan Tinggi Riau

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Drs. H. Yan Prana Jaya Indra Rasyid saat ditahan Jaksa Kejaksaan Tinggi Riau

Yan Prana Indra  Jaya


 

Iklan 1 (3:1)

Indonesiainteraktif.com