Indonesiainteraktif.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meninjau perkembangan program inklusi keuangan sepanjang tahun 2025 serta menyusun langkah strategis untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pleno ke-2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Riau yang digelar di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur, Rabu (26/11/2025).
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi capaian program inklusi keuangan tahun berjalan, sekaligus merumuskan arah kebijakan TPAKD tahun 2026 agar lebih adaptif, terukur, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.
Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D, menegaskan bahwa TPAKD memegang peran sentral dalam mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama penguatan ekonomi rakyat sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
“Kami menempatkan ekonomi kerakyatan, transformasi digital, dan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas utama. Akses keuangan yang luas, aman, dan terjaga merupakan penggerak paling penting untuk mencapai hal tersebut,” ujar Helmi.
Ia menambahkan, UMKM tidak akan berkembang tanpa dukungan layanan keuangan yang memadai. Karena itu, program TPAKD harus selaras dengan agenda penurunan kemiskinan, peningkatan inklusi keuangan, dan penguatan sektor UMKM.
Helmi juga mengingatkan agar setiap program benar-benar memberi manfaat, bukan hanya sekadar memenuhi aspek administratif. Salah satunya program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) yang menurutnya membutuhkan edukasi berkelanjutan.
“Program KEJAR harus disertai edukasi dan pendampingan sehingga tidak hanya administratif tapi juga berdampak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga OJK Riau, Elvira Azwan, menyampaikan bahwa rapat pleno ini menjadi sarana evaluasi efektif untuk melihat capaian program inklusi keuangan sepanjang 2025. Hasil evaluasi akan menjadi acuan untuk menciptakan program lebih inovatif pada tahun mendatang. Elvira menyoroti masih adanya ketimpangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Menurutnya, peningkatan literasi menjadi kunci agar inklusi benar-benar mampu mendongkrak kesejahteraan.
“Inklusi keuangan bukan hanya seberapa banyak masyarakat memiliki rekening atau akses digital, tetapi bagaimana akses tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan pelaku usaha. Melalui rapat pleno ini, Pemprov Riau dan OJK memastikan setiap program TPAKD memiliki timeline, target, dan penanggung jawab yang jelas. Evaluasi dan penyusunan strategi ke depan diharapkan memperkuat ekosistem keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Riau yang inklusif serta berkelanjutan. (adv)