Indonesiainteraktif.com, Pekanbaru -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar. Hal itu disampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aston Sentul Lake, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Rakorendal yang dibuka oleh Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
SF Hariyanto menyampaikan bahwa Provinsi Riau, sebagai anggota BNPP, siap memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
"Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa Rakorendal menjadi momentum memperkuat kolaborasi nasional dalam pembangunan perbatasan.
“Dengan pelaksanaan Rakor ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju, menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Mendagri.
Dalam arah kebijakan pembangunan, kawasan perbatasan didorong untuk diperkuat di berbagai sektor, meliputi politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan pembangunan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan.
Sekretaris BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakorendal tidak hanya merumuskan arah perencanaan, tetapi juga mengevaluasi realisasi program hingga triwulan III 2025 serta mengidentifikasi permasalahan lapangan untuk optimalisasi program menuju penyusunan Rencana Aksi 2027.
“Jumlah anggota BNPP meningkat dari 18 menjadi 40 kementerian/lembaga sesuai Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-265 Tahun 2025. Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” terangnya.
Dalam kegiatan tersebut, Plt Gubernur Riau turut didampingi sejumlah kepala daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, antara lain Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. Kehadiran para kepala daerah itu menunjukkan keseriusan Riau dalam memperkuat kesiapan daerah menyambut program pembangunan kawasan perbatasan dari pemerintah pusat. (adv)