Sanksi Hukum Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tetapi Tidak Terbukti

 

Herawansyah


 

Indonesiainteraktif.com - Kondisi ekonomi yang serba sulit pada masa pandemi Covid-19 ini banyak membuat orang gelap mata untuk menghidupi keluarganya. Akibatnya halal haram hantam, yang melahirkan para “pelaku kejahatan baru”. Berbagai macam cara atau modus dilakukan “pelaku kejahatan” untuk memperoleh keuntungan dari calon korbannya. Salah satu modus kejahatan yang dilakukan adalah seolah-olah pelaku kejahatan itu yang menjadi “korban kejahatan,” padahal kenyataannya dia yang melakukan “perbuatan jahat” kepada orang lain. Semua itu dilakukannya untuk memperoleh keuntungan dari calon korbannya.

Untuk masyarakat awam hal ini biasa terjadi atau sering terjadi tetapi terhadap orang yang mengerti hukum dalam lingkungan keluarga para penegak hukum, hal ini tidak lebih seperti “dagelan lucu ketoprak humor” yang mudah ditebak.

Kadangkala “para penjahat kelas kampret” ini seolah-olah menjadi orang baik dengan berbagai macam cara, padahal modus yang dilakukannya mudah diendus aparat penegak hukum, apalagi calon korbannya itu mempunyai alat bukti dan saksi yang cikup.

Tindakan menuduh atau melaporkan seseorang melakukan suatu tindak pidana memerlukan bukti yang cukup, hal ini untuk menentukan bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut berdasarkan hukum. 

Apabila menuduh tanpa disertai bukti, berarti dapat dikatakan tuduhan itu tidak berdasar. Dalam hal ini tuduhan tersebut termasuk fitnah, yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sepanjang tuduhan tersebut tersiar atau diketahui orang banyak.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 273), pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.
Sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), maka terdakwa dinyatakan “bersalah”.

 

Jika Menuduh Tanpa Bukti

Sebuah tuduhan yang tidak berdasar (tanpa alat bukti) dapat dikatakan sebagai fitnah. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) :

Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP adalah:
1. Seseorang;
2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar.

Akan tetapi, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut : 

Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Menurut R. Soesilo untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). 

Penghinaan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang menderita (delik aduan). Orang yang melakukan tuduhan tanpa alat bukti (bukan fakta yang sesungguhnya), dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 311 ayat (1) KUHP, karena telah melakukan fitnah. 

Jadi, menuduh orang lain tanpa bukti dapat dikatakan sebagai fitnah dan dapat dipidana sepanjang tuduhan tersebut tersiar atau diketahui orang banyak.

Seorang kuasa hukum atau advokat apabila menerima laporan kronologi kasus dari klien seharusnya terlebih dahulu melakukan cek dan recheck untuk memastikan kebenaran laporan dari kliennya dan jangan pernah memprovokasi kliennya untuk melakukan pengaduan tanpa saksi dan bukti yang cukup.

Apabila sebuah tuduhan tidak benar, tidak mendasar, tidak cukup bukti ayau tidak dapat dibuktikan, tidak cukup unsur, bahkan ketahuan dan dapat dibuktikan adalah rekayasa sedang orang yang di tuduh tersebut mempunyai alat bukti yang cukup ditambah lagi dengan tindakan  merekayasa kasus tersebut maka sanksi menunggu sang pelapor atas tindakannya tersebut. (S1001)