Indonesiainteraktif.com, Jakarta -- Puluhan ribu buruh berencana melakukan aksi unjuk rasa di Istana Ngara, Jakarta Pusat, Sabtu (14/01/2023) mendatang. Aksi demonstrasi tersebut masih berkaitan dengan penolakan isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan aksi akan dimulai pada pukul 09.30-12.00 WIB, di mana massa aksi berasal dari Jabodetabek, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Barat.
“Jumlah peserta aksi diperkirakan lebih dari 10 ribu orang,” kata Said Iqbal, Jumat (13/01/2023).
Secara bersamaan, demo juga akan dilakukan di beberapa kota industri. Antara lain di Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; dan Surabaya Jawa Timur. Selain itu, juga dilakukan di Banda Aceh; Medan, Sumatera Utara; Palembang, Sumatera Selatan; Bengkulu; Batam, Kepulauan Riau; Balikpapan, Kalimantan Timur; serta Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“Termasuk di Ternate, Maluku Utara; Mataran, Nusa Tenggara Barat; Makassar, Sulawesi Selatan, Palu, Sulawesi Tengah; Gorontalo, dan beberapa kota lain termasuk di Papua, Indonesia Timur,” tuturnya.
Adapun isu yang diangkat dalam aksi tersebut adalah fokus pada penolakan atau tidak setuju dengan isi Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu. Ada sembulan inti permasalahan yang ada di dalam Perpu Cipta Kerja.
"Kesembilan isu itu adalah terkait dengan pengaturan upah minimum, pengaturan outsourcing, pengaturan uang pesangon, pengaturan buruh kontrak, pengaturan pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengaturan tenaga kerja asing atay TKA, pengaturan sanksi pidana, pengaturan waktu kerja, dan pengaturan cuti," sebut Said Iqbal.
Selain itu Polri akan mengedepankan sejumlah upaya pengamanan dalam aksi demo puluhan ribu buruh tersebut.
Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan, upaya pengamanan dalam aksi unjuk rasa itu akan dilakukan secara preemtif dan preventif. Hal tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
“Pada hakikatnya, Polri mengedepankan upaya-upaya pengamanan secara preemtif dan preventif dalam setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum sesuai dengan SOP yang ditetapkan,” ungkapnya.
Selain itu, kepolisian meminta agar aksi tersebut jangan sampai ditunggangi pihak yang ingin membuat ricuh.
“Kami berpesan kepada teman-teman buruh agar dapat menjaga kelompoknya sehingga aksi mereka tidak ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang akan memanfaatkan kerumunan untuk membuat ricuh,” tutupnya. (Indoaktif/TR)