Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi Menghadiri Musrenbang dan RKPD Tahun 2023 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024

Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi Menghadiri Musrenbang dan RKPD Tahun 2023 Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024, Kamis 16-03-2023 (Foto : Fakrudin)

IndonesiaInteraktif.com, Rohil - Wakil Ketua DPRD Rokan Hilir Basiran Nur Efendi menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2024. Musrenbang dan RKPD Rokan Hilir tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong bertempat di Gedung Serbaguna H Misran Rais di Bagansiapiapi, Kamis (16/3/2023).

Musyawarah perencananaan pembangunan dan rencana kerja pemerintah daerah tersebut dihadiri seluruh Lurah, Datuk Penghulu, para Camat, Kepala Dinas (OPD), Balitbang Riau, Anggota DPRD Rokan Hilir, Anggota DPRD Riau Daerah Pemilihan (Dapil) Rokan Hilir, Forkopimda dan tokoh masyarakat daribernagai element.

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dalam sambutannya meminta kepada instansi terkait, agar dalam penyusunan RKPD ini diharapkan nantinya pada saat penggunaan APBD Rokan Hilir Tahun 2024 betul-betul diperuntukkan untuk membangun sesuai dengan keinginan masyarakat yang diajukan melalui Musrenbang tingkat desa.

Image removed.

“Penyusunan APBD harus betul keinginan masyarakat, apa yang sifatnya prioritas bagi masyarakat, ini yang harus kita kejar dan masukkan dalam pembangunan,” terang bupati.

Bupati juga menargetkan agar penyusunan RKPD nantinya dapat segera selesai paling lambat pada bulan Mei mendatang, sehingga Pemkab Rohil nantinya dapat mengirimkan berkasnya ke Pemprov Riau untuk segera diverifikasi.

“Mudah-mudahan segera cepat selesai agar kita bisa sahkan APBD Rokan Hilir Tahun 2024 dengan tepat waktu, paling lama pada bulan November sudah sah agar bisa cepat melaksanakan lelang pembangunan,” terangnya.

Bupati Afrizal Sintong juga berharap dengan adanya kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau dan Pemerintah Pusat. Sehingga mana yang jadi kewenangan masing-masing untuk dapat dibangun secara bersama membangun daerah ini.

“Kami selaku Kepala Daerah dan Pemerintah Provinsi Riau yang pada intinya ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Meskipun dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, Pemerintah tetap bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (adv)