Indonesiainteraktif.com, Riau – Pada hari Rabu (25/11/2020), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau mengadakan rapat kerja dalam rangka pembahasan Rancangan KUA-PPAS APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 di Ruang Medium DPRD Provinsi Riau.
Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, serta dihadiri anggota banggar lainnya, yaitu Zulfi Mursal, Almainis, Sugeng Pranoto, Yulisman, Parisman Ihwan, Dani M. Nursalam, Syafrudin Iput, Syamsurizal, Sugianto, Husaini Hamidi, Abu Khoiri, Makarius Anwar, Kelmi Amri, Suhaidi, Syafruddin Poti dan Sofyan Siroj Abdul Wahab.
Dalam rapat kerja tersebut, TAPD Provinsi Riau dipimpin oleh Ketua TAPD Provinsi Riau, Yan Prana Jaya beserta jajarannya serta turut pula hadir Sekwan DPRD Riau, Muflihun.
“Kami sudah melakukan pencermatan dan hasil reses. Tentu adanya kesulitan bagi kami dan perlu waktu lagi untuk mendapatkan permula yang lebih baik.” kata Yan Prana Jaya.
“Hasil pembahasan yang sebelum hasil komisi dan OPD, yang banggar sampaikan ke kami. Sudah kami evaluasi kembali dan adanya dampak defisit. Maka dari itu kami mencoba menggunakan alternatif ke-5 untuk kebutuhan anggaran hasil reses ini,” lanjut mantan Kepala Bappeda Kabupaten Siak itu.
“Adanya temuan dilapangan, Didesa itu memang harus banyak masukan-masukan. Ini perlu diberikan pembinaan kepada desa-desa yang bagus.” Ujar Abu Khoiri.
“Sedikit mengulas tempo dulu, bantuan kepada desa jangan sampai terjadi masalah hukum. Bantuan kepada desa tidak diwajibkan. Ingin mengetahui apa ini keuangan khusus atau umum. Jika khusus mengajukan proposal dan mekanismenya harus jelas. Apa desa-desa itu telah mengajukan ke pemprov?.” Ujar Sugianto.
“Tentu ini barang baru akan terjadi evaluasi dan pembelajaran. Yang didahulukan desa-desa yang ada laporan atau tindak lanjut. Sehingga adanya anggaran, mereka sudah ada rencana. Kita berharap desa-desa punya tanggungjawab dan tentu saja tetap pemprov yang membantu.” Ujar Zulfi Mursal.
(Riau/Hy)