Indonesiainteraktif.com, Mukomuko - Bupati Mukomuko H. Sapuan, SE., MM., Ak., CA., CPA didampingi Kepala Dinas Pertanian Apriansyah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup M. Rizon, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Hariyanto, menghadiri Rapat Koordinasi Audit Perkebunan Sawit Se-Indonesia Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Grand Hotel Sahid Jaya Jakarta, Kamis (07/07/2022).
Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A. dan dihadiri oleh Kepala BPKP RI, Ketua Umum AKPSI dan Bupati Anggota AKPSI Se-Indonesia.
Dalam sambutanya, Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan kepada para pemerintah daerah agar tidak menerima dana suapan atau "pelicin" dari para pengusaha sawit ketika sedang menjalankan tugas audit.
‘’Jadi kalau ada perkebunan mulai main-main, kasih-kasih pelicin, jangan terima. Saya titip ini, karena pasti ketahuan," katanya.
Beliau juga menegaskan kepada para pengusaha perkebunan sawit agar bisa bekerja sama dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPKP dibantu oleh para pemerintah daerah.
"Saya mohon bantuannya bapak/ibu Bupati, bantu pak Ateh (Kepala BPK), kepala dinas juga harus bantu. Jangan nuntut dua minggu beres, datamu juga harus beres," ujarnya.
Adapun sederet data yang disiapkan AKPSI mulai dari luas perkebunan sawit di kabupaten, jumlah perusahaan sawit, dan luas perkebunan sawit perusahaan. Ada juga data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku, baik legalitas yang dimiliki dan belum dimiliki perusahaan.
Kemudian, ada juga data luas plasma perkebunan sawit dan kemitraan yang menjadi kewajiban perusahaan, jumlah pabrik kelapa sawit yang berlokasi di kabupaten serta data pemilik atau pengelolanya.
AKPSI juga menyiapkan data jumlah fasilitas pemerintah kabupaten yang digunakan perusahaan, mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain dihitung secara kuantitatif dan kualitatif.
Selanjutnya, ada data jumlah penduduk atau kepala keluarga yang bekerja di area perkebunan sawit atau tanaman sawit dan juga data jumlah desa di area perkebunan sawit. Yang terakhir ada data daftar inventarisasi masalah (DIM) kabupaten terhadap persoalan sawit mulai hulu hingga hilir.
AKPSI juga menyampaikan empat isu utama soal sawit untuk segera ditangani pemerintah. Isu pertama adalah soal perlindungan dan pemberdayaan petani, kedua penyelesaian konflik lahan sosial, ketiga masalah keberlanjutan lingkungan, dan terakhir peningkatan nilai tambah industri sawit. (Indoaktif/Adv)