Kalau Modal Pas-Pasan Lebih Baik Tidak Dipilih Jadi Kepala Daerah, Bahaya !!!

Foto di atas hanya ilustrasi.

 

Indonesiainteraktif.com - Menjadi Kepala Daerah merupakan cita-cita politik hampir semua orang. Dengan menjadi Kepala Daerah, semua kenikmatan dunia bisa dirasakan. Kewibawaan, kekuasaan, kehormatan, kemewaan  dan bergelimang harta, bahkan juga istri simpanan.

Hampir semua orang bercita-cita jadi Kepala Daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati maupun Walikota/Wakil Walikota. Tampaknya menjadi Kepala Daerah adalah kenikmatan dunia yang luar biasa, yang diperebutkan kalau perlu dengan berdarah-darah, yang penting apa yang dicita-citakan tercapai.

Tetapi menjadi Kepala Daerah bukanlah hal yang mudah, selain penguasaan teritorial dan masa juga perlu uang yang tidak sedikit yang dibutuhkan  untuk operasional kampanye paslon sendiri juga untuk akomodasi dan konsumsi, alat peraga kampanye, kerjasama dengan media sosial, media masa, membiayai para #buzzer dan yang terpenting adalah mahar politik (yang sulit dibuktikan tapi bisa dirasakan) untuk ‘membeli partai,’ karena banyak sekali paslon Kepala Daerah “yang hebat dan pantas untuk dipilih’ tetapi tidak bisa ikut kontestasi akibat tidak mendapatkan partai pendukung yang mencukupi.

Fakta perpolitikan di Indonesia, tanpa uang  yang mencukupi, sulit bagi siapapun juga untuk menjadi Kepala Daerah. Walaupun ‘uang’ merupakan salah satu penentu kemenangan dalam kontestasi politik, masih banyak juga paslon yang mencoba peruntungan dengan modal pas-pasan untuk menjadi Kepala Daerah. Mengenai hal ini, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting yang juga pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa salah satu yang merusak kualitas demokrasi kita adalah duit pas-pasan untuk menjadi Kepala Daerah.

“Yang merusak kualitas demokrasi kita adalah, duit pas-pasan maju menjadi calon kepala daerah, lalu cari sponsor atau cukong, lalu bicara belum balik modal,” kata Pangi.

Bahkan ada calon Kepala Daerah yang baru mencalonkan diri sudah berani mengajukan proposal kesana-kemari (termasuk cukong dan pengusaha) dan apa yang diagunkan atau ‘dipertaruhkan’ dalam proposal tersebut bukan ‘uang dan aset pribadi’ tetapi aset daerah. Ini sama saja dengan meng’ijonkan’ aset daerah. Perbuatan ini sungguh tidak benar dan paslon yang melakukannya JANGAN PERNAH DIPILIH menjadi Kepala Daerah.

Bahkan penulis sempat membaca dalam proposal program anggaran pemenangan salah satu  pasangan calon pada pilkada 2020, sekitar Rp. 60 Milyar. Kalau benar uang itu milik pribadi yang bersangkutan, sungguh luar biasa dan tidak perlu mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Dengan uang sebanyak itu apabila di depositokan ke Bank bisa mendapatkan bunga Rp. 225 Juta/bulan. Kalau calon tersebut pensiunan abdi negara, dari mana bisa mencari uang sebanyak itu kecuali menjadi pengusaha besar ?.

Dan hal ini sungguh ironis dengan gaji yang diterima Kepala Daerah sekelas Bupati sekitar Rp. 10 Juta/bulan x 3 tahun x 12 bulan = Rp. Rp. 360 Juta/tahun, sungguh hasil hitungan yang luar biasa, biaya ikut pilkada sekitar Rp. 50 M sedangkan gaji total selama 3 tahun (2021 - 2024) adalah Rp. 360 Juta.

Dengan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang tinggi ini maka tidak ada jalan lain untuk mengembalikan modal pilkada kecuali MELAKUKAN KORUPSI atau melakukan barter sumber daya daerah dengan cukong atau pemodal/pengusaha.

Di mana, penguasa butuh modal kampanye pilkada namun dompet kere, pada saat yang sama pengusaha butuh kemudahan ijin untuk berusaha.

“Sehingga terjadilah kawin silang antara penguasa dan pengusaha, disebut dengan konflik interest,” lanjut Pangi.

Menurutnya Pangi, hal tersebut lah yang membuat banyak kepala daerah tersandera kasus korupsi.

Selanjutnya, kata Pangi, dana yang digelontorkan para cukong untuk kepala daerah yang mereka usung akan dibayar dengan cara memberikan surat izin usaha atau MOU tanpa memenuhi persayratan yang seharusnya.

“Mereka punya mou dapat ijin tambang dengan mudah untuk mengeksplorasi sumber daya alam seperti tambang, batu bara, minyak, gas, mineral dan lain lain yang di daerah tersebut,” jelasnya.

Pangi mengatakan, tidak ada makan siang gratis dalam politik, ujung dari bantuan modal kampanye dari cukong tadi adalah bagaimana ijin  dan proyek yang mudah didapatkan pengusaha.

“Tetap cukong dan bandar politik untung besar, sementara yang tertinggal adalah kerusakan alam, rakyat di daerah tersebut tetap tidak berubah, tetap saja miskin. Pemodal dan cukong yang tetap menang. Lagi lagi rakyat yang dirugikan,” pungkas Pangi.

Berdasarkan tulisan di atas, jelas, sebaiknya jangan pilih paslon dengan modal pas-pasan, modal proposal atau modal tidak jelas. Pilihlah paslon yang jelas-jelas sudah membangun daerah dan tinggal melanjutkannya. Dan itu tentu lebih baik daripada ‘membeli kucing’ di dalam karung. Karung terbuka kita dan rakyat yang dicakarnya.

Pertanyaannya, di daerah kalian ada nggak calon Kepala Daerah dengan modal pas-pasan ?. Kalau ada jangan dipilih !!! Karena tidak ada investasi politik yang cuma-cuma alias gratis.

 

 

 

(II/xx)