Kementerian Koperasi dan UKM Laksanakan Monitoring Penerima BPUM di Provinsi Bengkulu

Irene

Ir. Irene Swa Suryani, MM - Asdep Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Mengengah


 

Indonesiainteraktif.com - Agar Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) dapat efektif, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia memberikan pengarahan dan monitoring Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di aula Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu, Rabu (04/11/2020) sore.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu Erdiwan mengatakan di Provinsi Bengkulu data pelaku usaha ultra mikro dan mikro produktif pertanggal 03 November sudah sebanyak 146.296.

“Data ini akan terus bertambah hingga akhir bulan November ini,” ucapnya.

Ia berharap bantuan ini bisa benar-benar tetap sasaran kepada UKM yang terdampak Covid-19.

“Kita tau animo masyarakat Bengkulu sangat tinggi dengan bantuan ini. Mudah-mudahan bisa tepat sasaran,” harapnya.

Senada dengan itu, Asisten Deputi Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Irene Swa Suryani mengatakan hari ini pihaknya melakukan monitoring dan pengarahan serta evalusi tentang BPUM di Provinsi Bengkulu. “Jadi, kita sharing kepada pihak penyalur tentang kendala-kendala apa yang dihadapi, ini agar kendala tersebut bisa diatasi,” ungkapnya.

“Kita juga nanti akan monitoring dengan mengecek langsung apakah BPUM ini tetap sasaran apa tidak, dan sekaligus melakukan evaluasi berapa persen yang tepat sasaran serta benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat,” tambah Irene.

Ia juga menjelaskan jika ada penerima yang tidak tepat sasaran maka akan dievaluasi dan harus dikembalikan ke negara uang bantuan tersebut.

“Contoh kalau si penerima itu berprofesi ASN, TNI, Polri dan lainnya yang disebutkan dalam aturan, maka secara aturan itu tidak boleh menerima BPUM,” sampainya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Edison mengatakan juga ada syarat tambahan bagi calon penerima BPUM di Kota Bengkulu. “Sebelumnya kita pernah didatangi aparat hukum, mereka (aparat hukum,red) bertanya apa dasar untuk mengeluarkan BPUM ini. Makanya, kita menambahkan syarat tambahan yaitu surat keterangan usaha,” tutupnya.

 

(II/Adv)