Indonesiainteraktif.com, Rohil - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) melalui Bupati Afrizal Sintong menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Rohil yang digelar Kamis malam (16/01/2025) di aula sidang utama Kantor DPRD Rohil, Jalan Lintas Pesisir Batu Enam, Bagansiapiapi.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Rohil, Ilhami, serta dihadiri oleh Bupati Afrizal Sintong, Wakil Ketua I DPRD Maston, Wakil Ketua II Imam Suroso, Wakil Ketua III Basiran Nur Effendi, Sekda Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, 24 anggota DPRD, dan sejumlah kepala OPD atau perwakilannya. Berdasarkan tata tertib DPRD Pasal 149 ayat 1 huruf C, kuorum telah terpenuhi sehingga rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
Dalam sambutannya, Bupati Afrizal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Rohil atas masukan dan pandangan yang telah diberikan terhadap Ranperda APBD 2025.
“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025. Ini menjadi bahan masukan penting agar pemerintah dapat memformulasikan APBD yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang,” ujar Bupati Afrizal Sintong.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar mengenai potensi defisit anggaran dan saran optimalisasi pendapatan daerah, Bupati menyatakan bahwa hal tersebut masih menjadi pembahasan bersama. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemda akan menggali sumber-sumber pendapatan secara intensif, dengan berkoordinasi bersama OPD teknis, instansi pusat, hingga kalangan akademisi,” jelasnya.
Sementara terhadap pandangan Fraksi PDIP yang meminta kelengkapan Ranperda serta alokasi anggaran yang pro-rakyat, Bupati menegaskan bahwa Pemkab berkomitmen memenuhi seluruh aspek yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk alokasi minimal 40% untuk infrastruktur pelayanan publik dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
“Kami akan berupaya memenuhi alokasi infrastruktur sesuai regulasi serta memperkuat layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat mengenai ketimpangan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pesisir, pemerintah berkomitmen menjadikannya perhatian bersama. Sedangkan terhadap pandangan Fraksi NasDem tentang efisiensi belanja daerah, Bupati menyatakan sependapat bahwa kegiatan yang tidak menjadi skala prioritas perlu dikaji ulang.
“Prinsipnya, pembangunan harus merata di seluruh kecamatan. Skala prioritas akan terus kami evaluasi,” imbuhnya.
Mengakhiri penjelasannya, Bupati Afrizal menyampaikan bahwa semua pandangan fraksi akan menjadi referensi penting dalam perumusan akhir APBD 2025.
“Kami memohon maaf jika jawaban ini belum sepenuhnya memenuhi esensi pandangan umum fraksi. Namun seluruh materi akan kami jadikan acuan dalam meningkatkan kinerja Pemda,” tutupnya.
Penulis : Musda
Editor : Adv. Rindu Gita Tanzia Pinem, S.H., M.H.