Menguak Dunia Tindak Pidana Korupsi Aparatur Sipil Negara dan Anggota Legislatif Dalan Melaksanakan Tugas Pemerintahan Part-1

Tindak Pidana Korupsi

 

Indonesiainteraktif.com - Pagi ini aku terbangun menjelang sholat subuh. Agak berbeda dari hari-hari sebelumnya karena biasanya secara rutin jam 03.00 WIB pagi aku sudah terbangun lalu sholat malam yang dilanjutkan dengan membuka email, membaca pesan-pesan yang ada di tiga handphone ku, serta membalas pesan-pesan masuk yang perlu dibalas.

Rutinitas ini berhenti sejenak saat sholat subuh tiba. Rutinitas selanjutnya setelah sholat subuh adalah membuka apple macbookku untuk menyelesaikan beberapa surat Permohonan Informasi Publik ke berbagai instansi untuk bahan tulisan di media onlineku indonesiainteraktif.com serta beberapa media lainnya juga untuk bahan penelitian dugaan tindak pidana korupsi untuk lembaga anti korupsi  Pusat Studi dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Indonesia atau disingkat Pustipikor Indonesia.

Kadangkala saya merasa lucu sendiri dengan tingkah beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD (Dinas/Instansi/Badan/Lembaga) beserta pejabat eselon dengan berbagai tingkatan  yang bergaya seperti ‘malaikat tersuci’ di dunia yang dengan gayanya selalu benar padahal mereka lupa bahwa mereka sedang berhadapan dengan orang yang berpengalaman serta memiliki berbagai keahlian bersertifikat. Tetapi sudahlah, biarkan saja, anggap saja anak baru dapat mainan. Lebih kasarnya, beruk baru dapat mainan. Uang pemerintah diatur seperti uang nenek moyangnya sendiri, termasuk alokasi dana publikasi setiap media.

Dunia tindak pidana kosupsi aparatur sipil negara ini bermacam-macam. Mulai dari fee proyek, SPPD fiktif, kuitansi hotel fiktif, titip-titip dana aspirasi dengan fee di dinas/instansi, pengadaan ATK fiktif, pemeliharaan dan service kendaraan fiktif, pengadaan spare part fiktif, tenaga honorer fiktif (ada nama tidak ada orangnya) biasanya ini kebanyakan di lembaga legislatif, belum lagi di bidang  konstruksi (pembangunan) baik bina marga, cipta karya, sumber daya air, perumahan dan permukiman termasuk mengatur lelang serta berbagai tindakan curang lainnya yang biasa dilrikan aparatur sipil negara, baik level terendah maupun level tertinggi, baik pada lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Tentang mengatur lelang ini, adalah hal yang kasat mata tetapi sangat gampang diketahui. Apalagi penulis kebetulan Instruktur Nasional (Pengajar) LKPP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersertifikat dan masih terdaftar sejak 20 tahun lalu bahkan sebelum LKPP berdiri.

Nah mengenai keahlian, penulis adalah Ahli Utama bersertifikat antara lain Ahli Teknik Jalan Utama, Ahli Teknik Bangunan Gedung Utama, Ahli Teknik Rawa dan Pantai Utama, Ahli Manajemen Konstruksi Utama, Ahli Pengadaan Barang/Jasa dan juga Arsitek Madya, jadi kalau melakukan penelitian bukan asal tulis.

Tulisan ini adalah tulisan awal dan pembuka untuk tulisan dan penelitian selanjutnya pada berbagai OPD yang merupakan kerjasama antara media online indonesiainteraktif.com (terverifikasi Dewan Pers)!dengan Pusat Studi dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi (berakta notaris dan mempunyai rekomendasi Kemkumham RI).

Semua penelitian pada berbagai OPD (Dinas/Instansi/Lembaga) tersebut akan dibuat seobjektif mungkin berdasarkan fakta yang sebenarnya termasuk bahan LHP BPK-RI. Mengenai LHP BPK-RI ini, Pustipikor Indonesia memilikinya secara lengkap mulai tahun 2018, 2019 dan 2020.

Mengenai tujuan penelitian ini sebagai bahan masukan bagi masyarakat, pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam melakukan perbaikan kinerja pemerintah juga Aparatur Sipil Negara (bersambung).

 

Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT, IAI

Direktur Utama PT. Eradigital Indonesia Cerdas - Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan/Radaktur Indonesiainteraktif.com.

Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Pustipikor Indonesia).

Iklan 1 (3:1)

Indonesiainteraktif.com