Indonesiainteraktif.com - Pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia suka atau tidak suka telah merusak tatanan ekonomi di berbagai negara. Kondisi ekonomi yang tersendat membuat banyak sektor produksi dan distribusi barang dan jasa mengalami kehancuran. Bahkan banyak perusahaan besar sebelum pandemi melanda saat ini hancur berantakan meninggalkan pengangguran dan ketidakpastian, disuatu pihak ada ketakutan terhadap keganasan Covid-19, dipihak lain kehidupan itu perlu makan sedangkan banyak keluarga-keluarga indonesia khususnya kelas pekerja tidak mempunyai tabungan untuk bertahan hidup di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. Kondisi ini telah mempengaruhi Provinsi Bengkulu beserta Kabupaten/Kota-nya juga Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.
Presiden Bank Dunia, David Malpass memperingatkan bahwa sekitar 60 juta penduduk dunia terancam jatuh ke jurang kemiskinan akibat pandemi virus Corona Covid-19.
Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan menyusut sebanyak 5 persen karena berbagai negara tengah disibukan memerangi Covid-19.
Walaupun baru berlangsung dalam beberapa bulan, pandemi Covid-19 telah menampar perekonomian berbagai negara. Jutaan orang kini telah kehilangan pekerjaan, berbagai bisnis mulai ambruk.
"Jutaan mata pencaharian telah hancur dan sistem perawatan kesehatan di bawah tekanan di seluruh dunia," kata David Malpass dikutip dari BBC, Rabu (20/5/2020).
"Perkiraan kami bahwa 60 juta orang akan didorong ke dalam kemiskinan ekstrem yang menghapus semua kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir."
Dalam siaran pers-nya, Bank Dunia mendefinisikan "kemiskinan ekstrim" sebagai hidup dengan penghasilan kurang dari 1,9 dolar Amerika Serikat atau sektiar Rp27 ribu perhari.
Untuk menanggulangi ancaman kemiskinan, World Bank telah menawarkan 160 miliar dolar AS dalam bentuk hibah dan pinjaman berbunga rendah kepada negara-negara miskin demi mengatasi krisis.
Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bahwa 100 negara, yang menjadi rumah bagi 70 pesen penduduk dunia, telah mendapatkan dana darurat tersebut.
Kemiskinan tak hentinya menyita perhatian setiap negara. Seolah sebuah penyakit, kemiskinan bisa kambuh kapan saja, apalagi ketika perekonomian suatu negara sedang lesu.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap angka kemiskinan per September 2019 sebesae 9,22 persen. Angka ini terlihat menurun 0,19 persen jika dibanding kondisi Maret 2019. Kondisi ini terus bertambah per Maret 2020.
Kondisi ini dimanfaatkan oleh #buzzer politik di Provinsi Bengkulu, seolah kemiskinan produk gagal Gubernur Bengkulu padahal kondisi ini juga merupakan kondisi yang juga terekam di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Bahkan di Provinsi DKI Jakarta angka kemiskinan juga terus meningkat.
Ekonomi di perkotaan hancur berantakan sedangkan di perdesaan masih dapat bertahan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di lingkungan.
Perlu dicatat pula bahwa, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia saat ini, ditambah dengan merebaknya pandemi Covid-19 ke berbagai negara, sedikit banyak pasti akan mengguncang perekonomian. Tak mustahil jika kemiskinan yang terekam pada 2020 mendatang kembali meningkat.
Setidaknya ada beberapa kondisi yang apabila kekuatan ekonomi lemah, kemiskinan akan bertambah.
Pertama, besarnya tingkat keterbukaan ekonomi (Oppeness) Indonesia terhadap mitra dagang, terutama China. Semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sejumlah komoditas impor dan ekspor terhambat.
Kondisi ini mengakibatkan stabilitas penawaran dan permintaan (supply and demand) terganggu. Harga komoditas impor seperti bawang putih sontak melejit dan tidak dimungkiri sedikit banyak akan menyumbangf besarnya inflasi sejak Februari 2020.
RrBPS mencatat, kontribusi bawang putih terhadap inflasi bulan Februari 2020 (0,28 persen) adalah sebesar 0,09 persen. Peningkatan ini sangat mungkin dipicu oleh berkurangnya pasokan dan distribusi yang terhambat akibat pandemi Covid-19.
Kedua, munculnya fenomena panic buying sebagaimana yang tengah terjadi di Indonesia saat ini. Mulai dari harga bawang bombai, jahe merah, hingga harga masker, alkohol dan deinfektan secara mengejutkan naik signifikan dibanding saat normal.
Kekhawatiran terhadap kondisi ini membuat keseimbangan dan persaingan harga di pasar bisa terganggu dan berpotensi menggerus daya beli masyarakat. Dipastikan inflasi akan meningkat dalam periode yang tidak menentu.
Seberapa pun kuat laju pertumbuhan ekonomi, ketika daya tahannya kurang kuat menghadapi kejutan ekonomi (shock), inklusivitasnya akan terdegredasi dan kemiskinan akan bertambah.
Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menekan angka kemiskinan kini sedang menghadapi tantangan berat. Oleh karena itu, mitigasi risiko peningkatan jumlah penduduk miskin dan sangat miskin akibat pandemi Covid-19 juga perlu diantisipasi.
Semestinya kita perlu mengurangi keterbukaan ekonomi ketika kondisi perekonomian negara mitra dagang sedang terguncang. Ketergantungan impor Indonesia yang terlalu tinggi akan menentukan seberapa besar risiko yang dialami ketika mitra dagangnya menghadapi shock ekonomiakibad pandemi dan Covid-19 ini.
Dosis ketergantungan ekonomi terhadap negara lain yang mempunyai ukuran ekonomi besar juga perlu diperhatikan. Tidakkah cukup krisis ekonomi global sekitar tahun 2008 lampau menjadi catatan merah perekonomian nasional ?.
Masih besarnya tingkat ketergantungan terhadap produk negara lain cukup menjadi bukti kemandirian ekonomi Indonesia masih menjadi tantangan.
Menanggapi hal tersebut, BPS mencatat neraca perdagangan per Januari 2020 masih defisit USD 0,86 miliar atau naik dari bulan sebelumnya (USD 0,06 miliar). Impor yang setiap saat dibuka "satu senti" justru melenakan sehingga produktivitas perekonomian dalam negeri kian meredup. Turbulensi ekonomi tak mampu dinikmati penduduk yang sangat miskin.
Tekad pemerintah memasang target kemiskinan 0 persen di tahun 2024 tentu kontraproduktif dengan kenyataan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sama sekali akibat gempuran Covid-19.
Skema utama yang harus dilakukan terlebih dulu adalah membuat sentimen pasar dalam negeri positif atau netral. Karena sentimen inilah yang membuat kepanikan ekonomi padahal efek Covid-19 belum terasa. Keterhati-hatian dalam mengumumkan kasus positif dan terduga Covid-19 di media masa. Ini perlu menjadi catatan tersendiri Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Mengingat, dalam situasi kepanikan ekonomi akibat kekhawatiran terhadap Covid-19 selain memicu permainan harga bahan pokok, akses masyarakat dalam menjangkau fasilitas publik akan terbatasi dengan sendirinya. Karena itu, betapa pentingnya peran pemerintah untuk menangkal kemungkinan itu.
Ketiga, pemerintah harus dapat memaksimalkan peran sektor primer untuk menjaga kestabilan harga komoditas impor. Dengan koordinasi secara intensif, kinerja lapangan usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dapat terpacu mengurangi ketergantungan komoditas impor.
Pemerintah tidak perlu mematok target terlalu tinggi terkait kemiskinan. Sebab semakin kecil angka kemiskinan, usaha untuk memperkecilnya akan semakin sulit. Risiko sistemik sebagai dampak domino penyebaran Covid-19 lebih perlu diperhatikan untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh. Tentu sangat disayangkan bukan, jika tekad menurunkan kemiskinan ekstrem melesat hingga 0 persen, malah kenyataannya meleset.
Apabila pandemi Covid-19 ini tidak juga berhenti dalam 6 bulan ke depan, suka atau tidak suka ekonomi Indonesia akan sangat terganggu “ambruk” dan hal ini akan menimbulkan peningkatan kemiskinan dimana-mana, bukan cuma di Bengkulu tetapi juga di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia.
Dirangkum oleh Dr. Ir. H. HERAWANSYAH, S. Ars., M.Sc., MT, IAI
(Dosen Ekonomi Makro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu)