Belum Sebulan Menjabat Kajati Sumut, Idianto Tahan Sekda Samosir Jabiat Sagala Tersangka Korupsi Dana Covid-19

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto telah melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penyalahgunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Samosir (Dok/Indoaktif/S1001)

Indonesiainteraktif.com, Sumatera Utara - Sepak terjang Idianto seorang putra Provinsi Bengkulu kelahiran Padang Guci Kabupaten Kaur patut diacungkan jempol. Betapa tidak, belum sebulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Idianto, telah melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penyalahgunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Samosir.

Idianto memerintahkan Tim Jaksa Penuntut Umum Pidana Khusus menahan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Jabiat Sagala yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam perkara tersebut.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto, melalui Kasi Penkum Yos A Tarigan, mengungkapkan Tim JPU Pidsus Kejati Sumut telah menahan empat tersangka dengan  dugaan korupsi dana Covid-19 di Kabupaten Samosir.

“Tiga tersangka SES, MT dan SS telah ditahan lebih awal pada Kamis sore hari. Kemudian JS ditahan malam ini,” kata Yos Tarigan, Kamis (17/3/2021).

Menurut Yos Yarigan, keempat orang tersebut berstatus sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada Penyalahgunaan Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Bencana Non Alam dalam Penanganan Covid-19 Status Siaga Darurat 2020 di Kabupaten Samosir.

Dalam perkara ini SES berasal dari pihak rekanan, MT selaku PPK Kegiatan, SS merupakan PPK Kegiatan dan JS adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.

Saat ini keempat tersangka sudah menjalani penahanan di Rutan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Yos Tarigan memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan melimpahkan berkas perkara ini ke Pengadilan Tipikor Medan untuk disidangkan.

Yos menjelaskan tindakan penahanan yang dilakukan terhadap keempat terdakwa tersebut berdasarkan atas beberapa pertimbangan hukum.

Keempatnya dikhawatirkan tidak kooperatif, melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Hal itu diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada Belanja Tak Terduga Penaggulangan Bencana Non Alam dan Penanganan Covid-19 tahun 2020, Pemkab Samosir mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.880.621.425.
Namun berdasarkan hasil audit akuntan publik, keempatnya telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp944.050.768. (S1001)