Indonesiainteraktif.com – Jawaban Exsekutif terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Seluma disampaikan oleh wakil bupati seluma Drs. Suparto, M.SI pada Senin tanggal 13/07/2020 pukul 10:wib dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Seluma.
Rapat paripurna dipimpin ketua DPRD didampingi Waka II, Waka II, dan anggota DPRD Kabupaten Seluma
Turut hadir dalam rapat paripurna antara lain, Polres Seluma, Kejaksaan Negeri, Dandim 0425 Seluma, Pengadilan Negeri Seluma, Penjabat Sekda, KPU, Bawaslu, Bank Bengkulu, kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kabupaten Seluma.
Dalam penyampaian jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Seluma Drs. Suparto M.SI. menyampaikan, ucapan terima kasih kepada ketua dan anggota DPRD Seluma atas pandangan, tanggapan, masukan dan saran terhadap nota pengantar pelaksanaan APBD Seluma 2019 beberapa hari yang lalu disampaikan.
Exsekutip menghargai saran dan masukan Pandangan umum 8 fraksi DPRD Seluma terkait laporan temuan BPK RI, sehingga mendapat (WDP)
Pemerintah Kabupaten Seluma mendukung dan menyambut baik dalam rangka meningkatkan pembangunan, terkait dengan pengelolaan aset serta perbaikan manajemen kedepannya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kabupaten Seluma dapat dilakukan dengan sebutan wajar dan d yakini besaran nilainya oleh (BPK RI) sehingga opini wajar tanpa pengecualian dapat kita raih.
Lebih lanjut Drs. Suparto M.SI. mengatakan, berkaitan dengan masalah 3 (tiga) kepala desa yang di nonaktifkan, beberapa hari yang lalu, Alhamdulillah sekarang sudah selesai per masalahnya dan 3 (tiga) kepala desa tersebut sudah aktif bekerja kembali.
Dan berkenaan kendala-kendala dalam upaya pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga tidak mencapai target yang di tetapkan, salah satu faktor penyebab adalah masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi pajak dan retribusi daerah.
Penyebab lainnya adalah menurunnya tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di seluma akibat turunnya harga komoditi pertanian terutama karet dan sawit. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah pada tahun depan, pemerintah kabupaten Seluma sudah membentuk tim penertiban pajak daerah, diharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan tepat waktu..
Berkaitan dengan limbah pabrik di tengah masyarakat, pemerintah daerah, melalui dinas lingkungan hidup akan terus melakukan pemantauan di lapangan dan meminta pabrik CPO untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan mematuhi regulasi yang sudah di tetapkan pemerintah termasuk didalamnya berkaitan dengan limbah agar tidak mencemari lingkungan, ungkapnya (Adv/AA)