Penerima Vaksin Covid-19 Yang  Tidak  Bersedia Divaksin Bisa Didenda !!!

Joko Widodo


Presiden Joko Widido di Vaksin

Indonesiainteraktif.com, Jakarta - Pada hari Selasa (9/2/2021) Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulan Pandemi Covid-19. Peraturan Presiden tersebut telah diundangkan pada tanggal 10 Februari 2021.

Perpres ini merevisi Perpres Nomor 99 tahun 2020. Pada Pasal 13A Perpres tersebut, Jokowi mewajibkan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 untuk mengikuti program vaksinasi. Jika menolak, mereka akan dikenakan sanksi.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 dapat dikenakan sanksi administratif," bunyi Pasal 13A ayat (4) sebagaimana dikutip dari salinan Perpres, Sabtu (13/2/2021).

Berdasarkan Perpres tersebut, sanksi administratif yang akan diberikan antara lain, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan. Sanksi lainnya adalah denda.

“Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya," sebagaimana bunyi Pasal 13A ayat 5.

Pemberian vaksin bisa dikecualikan apabila sasaran penerima vaksin tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia yaitu kondisi kesehatan atau mereka yang menderita penyakit sehingga akan terganggun kesehatannya jika diberkan vaksin Covid-19.

Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin produksi Sinovac. Untuk tahap awal, vaksinasi diprioritaskan kepada 1,5 juta tenaga kesehatan.

Setelah tenaga kesehatan, sebanyak 17,4 juta petugas pelayanan publik akan divaksinasi pada tahap berikutnya. Adapun masyarakat umum ditargetkan dapat divaksin Covid-19 pada Februari bersamaan dengan TNI-Polri dan petugas pelayanan publik. (KB/Hrx)


 

Iklan 1 (3:1)

Indonesiainteraktif.com