Diduga Korupsi Dana KONI Provinsi Bengkulu, Apabila Terbukti Mufran Imron Harus Dihukum Berat

Mufran Imron

 

KONI Provinsi Bengkulu


Penunjukan Plt Ketua KONI Provinsi Bengkulu sebaiknya jangan menunjuk pengurus aktif di kepengurusan sekarang ini. Hal ini untuk menjaga objektifitas dan independensi dalam proses hukum.

 

Indonesiainteraktif.com - Kisruh dugaan tindak pidana korupsi di KONI Provinsi Bengkulu, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno meminta Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bengkulu nonaktif Mufran Imron utuk kooperatif terkait penyidikan dugaan kasus korupsi dana hibah tahun 2020. Dugaan tindak pidana korupsi di KONI Provinsi Bengkulu merupakan hal yang cukup besar terungkap di awal 2021, yaitu sebesar Rp. 11 Milyar rupiah.

Menurut Kabid Humas Polda Bengkulu yang ramah wartawan itu, Mufran belum pernah memenuhi panggilan penyidik baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan. Padahal, yang bersangkutan sudah dua kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

"Kalau panggilan ketiga tetap mangkir, sesuai standar operasional prosedur (SOP) akan kita  jemput paksa," kata Kombes Sudarno, Kamis (11/3/2021).

Satuan Tindak Tipikor Polda Bengkulu masih mengumpulkan alat bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penggunaan dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020.

Sudarno juga mengatakan polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, meski 35 saksi sudah diperiksa. Baik dari pengurus KONI Provinsi Bengkulu maupun sejumlah ketua serta pengurus organisasi cabang olahraga.

Pemeriksaan terhadap ketua dan pengurus organisasi cabang olahraga itu untuk mengetahui besaran dana hibah yang diterima dan penggunaannya.

Dr. H. Herawansyah Ikram, mantan Ketua Pengda Percasi Provinsi Bengkulu, mantan Ketua Pengda Persatuan Golf Indonesia Provinsi Bengkuku, pendiri dan mantan Ketua Pengda  Hapkido Provinsi Bengkulu serta mantan Sekretaris Pengda Tae Kwon Do Provinsi Bengkulu yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi Indonesia (Pustipikor Indonesia) mengatakan dugaan Korupsi di KONI Provinsi Bengkulu bukan barang baru, dari dulu kalau kita mengambil dana pembinaan selalu ada potongan agar lancar.

“Iya, kalau kita mau mengambil dana pembinaan di KONI Provinsi Bengkulu selalu ada potongan, kalau nggak ya nggak lancarlah dana pembinaan. Lagian kita pengurus cabang olah raga nggak tahu kemana dana KONI digunakan secara terinci,” kata Herawansyah.

“Saya juga heran, mengapa dalam kondisi KONI Provinsi Bengkulu terlilit kasus korupsi, masih banyak saja yang masih mau jadi Plt Ketua KONI Provinsi Bengkulu. Kayaknya ada uang besar di KONI ini atau KONI Provinsi Bengkulu diduga sudah menjadi ladang korupsi terbesar dalam bidang olah raga di Provinsi Bengkulu,” kata mantan Atlit Tae Kwon Do ini.

Dari Rp 15 miliar dana hibah KONI Provinsi Bengkulu tahun 2020, ada sekitar Rp 11 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. Menurut Herawansyah, Mufran Imron harus bertanggung jawab.

“Modusnya kalau ketahuan melakukan tindak pidana korupsi, uang tersebut dikembalikan. Kami Pustipikor Indonesia minta apabila memang terbukti ada tindak pidana korupsi di KONI Provinsi Bengkulu, pelakunya harus tetap diproses hukum hingga pembuktian di Pengadilan. Masa niat jahat sudah dilakukan tetapi tidak ada sanksi hukuum. Jangan main-mainlah dengan uang negara apalagi untuk pembinaan atlit di Provinsi Bengkulu,” kata mantan Ketua Pengda Percasi ini.

Sudarno berharap Ketua KONI nonaktif Mufran Imron memenuhi panggilan ketiga dari penyidik Polda Bengkulu.

"Kalau sudah panggilan ketiga tidak hadir juga ya kita jemput, apalagi kalau sudah misalnya ditetapkan tersangka," tegas  Kabid Humas ramah wartawan ini.

Dalam beberapa pernyataan, Wakil Ketua I Bidang Organisasi KONI Provinsi Bengkulu Sanuludin mengatakan selama ini Mufran tidak pernah melibatkan pengurus lainnya dalam penggunaan dana hibah.

"Jadi semua proses penggunaan dana itu cuma diurus Mufran sama bendahara saja," kata Sanuludin.

Dia juga berharap Mufran kooperatif dengan membantu penyidik mengusut kasus tersebut demi menjaga nama baik KONI Provinsi Bengkulu.

“Seperti diketahui, tindak pidana korupsi itu tidak pernah sendirian. Pasti melibatkan berberapa bahkan banyak orang, kita lihat saja nanti siapa saja tikus penggerogot dana pembinaan olah raga di Provinsi Bengkulu dan yang jelas Pustipikor Indonesia akan mengawasi proses penyidikannya. Kita juga minta kepada Pemprov Bengkulu dalam hal ini Gubernur Bengkulu dan KONI Pusat, agar penunjukan Plt Ketua KONI Provinsi Bengkulu jangan menunjuk pengurus aktif di kepengurusan sekarang ini, hal ini untuk menjaga objektifitas dan independensi dalam proses hukum. Masa nggak ada orang lain yang mempunyai komitmen untuk memajukan dunia olah raga di Provinsi Bengkulu,” pungkas Herawansyah. (Tim Redaksi Indonesiainteraktif.com)

Iklan 1 (3:1)

Indonesiainteraktif.com