Gusril Pausi : Saya tidak Terkait Dengan Korupsi Benih Lobster !!! Tapi Siap Bersaksi di KPK Jika Dibutuhkan

Gusril Pausi : Saya tidak Terkait Dengan Korupsi Benih Lobster !!! Tapi Siap Bersaksi di KPK Jika Dibutuhkan


Indonesiainteraktif.com - Pemberitaan mengenai penyidikan  KPK atas kasus suap izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) dan kawan-kawan oleh beberapa media siber dan beberapa media lain Senin (11/1/2021) sudah dapat dikatakan berita “HOAX,” dan melanggar kode etik jurnalistik.

Betapa tidak, berita dari berbagai media siber “KPK panggil Bupati Kaur Gusril Pausi terkait ekspor benih lobster,” “KPK Panggil Bupati Kaur Gusril Pausi Terkait Kasus Lobster,” bahkan berita “Bupati Kaur Gusril Pausi Diperiksa KPK Terkait Suap Benur yang dimuat di voi.id,” seolah-olah Bupati Kaur sudah diperiksa padahal dipanggil pun belum apalagi diperiksa serta banyak media lain dibuat tanpa klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi kepada objek berita yaitu Bupati Kaur Gusril Pausi.

Gusril Pausi dalam telepon langsung kepada pewarta mengatakan bahwa berita beruntun “copy-paste” yang sama semua dari berbagai media tersebut sangat menyudutkan dirinya. 

“Saya sangat keberatan atas pemberitaan copy-paste dari beberapa media tanpa klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi ini. Berita dibuat tidak berimbang dan saya tidak diberi kesempatan untuk memberi penjelasan yang benar sebelum berita dinaikkan. Berita ini cenderung memojokkan dan merusak kredibilitas dan harga diri saya. Apa yang dilakukan ini jelas melanggar kode etik jurnalistik,” kata Gusril. 

“Mengenai saksi KPK ke Bupati  masalah benur terlalu jauh , karena Bupati tidak mempunyai kewenangan disitu. Semua OPD yang terkait mempunyai kewenangan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Seperti perizinan ya perizinan, satu pintu. Seperti Dinas Kelautan dan Perikanan juga. Kita akui Kaur adalah salah satu locus benur. Kalau memang dipanggil KPK saya bersedia untuk datang dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai saksi,” lanjut Bupati Kaur ini.

“Panggilan KPK hingga malam ini belum juga ada tapi pemberitaan tanpa klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi yang beredar sungguh luar biasa menyerang saya. Saya tegaskan itu tidak ada keterkaitan Bupati Kaur dalam masalah ini,” Kata Gusril.

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri CH Bangun, dalam beberapa kasus pemberitaan tanpa klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi menyatakan bahwa pemberitaan tanpa klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi tersebut tidak benar dan melanggar Kode Etik Pers.

“Iya-iya, itu salah. Sebelum dinaikkan, berita  harus uji informasi. Diverifikasi beritanya, benar atau tidak, bisa saja itu ngarang-ngarang. Itu salah, itu melanggar kode etik kalau dia tidak uji informasi. Sanksi kepada mereka diadukan ke Dewan Pers saja. Itu keliru dan nggak boleh. Kalau mengambil dari sumber berita lainnya, dia harus uji informasi. Kalau kita tidak uji informasi darimana kita tahu kalau informasi itu benar, iya kan ?. Jadi Wartawan harus uji informasi, harus verifikasi fakta sebelum diterbitkan. Saya menilai berita ini melanggar kode etik. Bahkan nanti bisa jadi berita bohong. Kalau berita bohong, Wartawannya bisa dijatuhi sanksi. Nggak boleh, kan dia merugikan nama baik orang. Jadi Bupati Kaur agar mengadu ke Dewan Pers aja, kan ada pengaduan online. Seharusnya kalau dia konfirmasi, dia tunjukkan WA nya, dia tunjukkan ke nomor telepon berapa, jam berapa dia telpon. Supaya pembaca tahu bahwa dia ada upaya konfirmasi. Kalau tidak ada upaya, itu namanya namanya tidak meyakinkan Dewan Pers,”  ujar Hendry menegaskan.

Mengenai langkah hukum dan penyelesaian masalah ini ke Dewan Pers, Gusril Pausi menyatakan bahwa  beliau akan melihat perkembangan satu dua hari ini.

“Kita lihat satu dua hari ini dan itikad baik mereka,” pungkas Gusril.

(II/Hy)

Iklan 1 (3:1)

Indonesiainteraktif.com