Indonesiainteraktif.com, Jakarta — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah kembali menguat menjelang pelaksanaan Pilkada 2026. Di tengah meningkatnya biaya politik serta maraknya praktik transaksional dalam Pilkada langsung, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menggelar Simposium Nasional bertajuk “Pilkada dalam Bingkai Demokrasi Pancasila”, Rabu (14/1/2026), di Press Club Indonesia, Kantor SMSI Pusat, Jalan Veteran II No. 7C, Gambir, Jakarta Pusat.
Simposium ini dipandu Sekretaris Jenderal SMSI, Makali Kumar, S.H., M.H., dan menghadirkan sejumlah akademisi serta pakar kebijakan publik untuk mengkaji secara kritis kemungkinan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai alternatif sistem demokrasi yang dinilai lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Ketua Dewan Pakar SMSI, Prof. Dr. H. Yuddy Crisnandi, S.E., M.E., menegaskan bahwa demokrasi tidak semestinya dipersempit pada mekanisme pemungutan suara langsung semata. Menurutnya, Demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara partisipasi rakyat, efektivitas pemerintahan, stabilitas politik, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
“Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal menghasilkan kepemimpinan yang mampu bekerja efektif dan menjaga kesinambungan kebijakan publik,” ujar Prof. Yuddy.
Ia menilai, mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang pernah diterapkan sebelum era reformasi memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam aspek stabilitas dan konsistensi pemerintahan. Meski demikian, ia mengingatkan agar pengalaman masa lalu tersebut dikaji secara kritis agar tidak mengulang praktik sentralisasi kekuasaan.
“Model ini dapat dijadikan referensi historis yang dirumuskan ulang secara lebih demokratis, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Guru Besar Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. Menurutnya, persoalan mendasar Pilkada saat ini bukan terletak pada sistem langsung atau tidak langsung, melainkan pada lemahnya kaderisasi dan mekanisme rekrutmen elite politik.
Sementara itu, Guru Besar FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.H., M.Si., memberikan pandangan penyeimbang. Ia menegaskan bahwa Pilkada langsung tetap memiliki keunggulan dari sisi legitimasi politik karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
Namun demikian, ia mengakui bahwa diskursus mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD perlu dibahas secara objektif dan terbuka, terutama jika bertujuan meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah serta menekan praktik politik uang. “Apa pun model yang dipilih, prinsip utama yang harus dijaga adalah kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Melalui simposium ini, SMSI menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif kebijakan nasional, dengan syarat dirancang secara demokratis, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Diskusi tersebut menjadi kontribusi strategis SMSI dalam merespons dinamika demokrasi Indonesia menjelang Pilkada 2026.
Ditulis Ulang Oleh :
Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI
Anggota Serikat Media Siber (SMSI) Provinsi Bengkulu