BANJIR RAWA MAKMUR–TANJUNG JAYA JADI PERSOALAN TAHUNAN, HUJAN TURUN WARGA KEBANJIRAN! SAMPAI KAPAN PEMKOT BENGKULU MEMBIARKAN INI TERJADI?

Dr. Ir. H. Herawansyah. S.Ars. M.Sc, MT. IAI

 

 

 

 

 

Drainase Perlu Dibenahi, Tanggul dan Pintu Air Harus Difungsikan, Normalisasi Saluran Mendesak Dilakukan. Pemerintah Jangan Hanya Hadir Saat Banjir, tetapi Harus Menyelesaikan Akar Persoalan.

 

IndonesiaInteraktif.com - Bengkulu — Hujan seharusnya menjadi berkah bagi kehidupan. Namun, bagi masyarakat Kelurahan Rawa Makmur dan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, turunnya hujan justru kerap menghadirkan kekhawatiran. Ketika langit mulai mendung dan hujan turun, ancaman genangan hingga banjir kembali membayangi kehidupan masyarakat.

Persoalan banjir yang berulang di dua kawasan tersebut menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kota Bengkulu. Sebab, apabila setiap musim hujan masyarakat harus kembali menghadapi persoalan yang sama, maka penanganannya tidak cukup hanya dengan membersihkan saluran atau melakukan tindakan darurat ketika air sudah menggenangi permukiman.

Ada persoalan mendasar yang harus ditelusuri dan diselesaikan secara menyeluruh, mulai dari kondisi drainase, kapasitas saluran pembuangan, fungsi tanggul, pintu air, gorong-gorong, hingga sistem pengendalian limpasan air.

Pertanyaan yang patut diajukan kepada pemerintah daerah adalah: mengapa persoalan banjir yang terus berulang belum juga mendapatkan penyelesaian menyeluruh?

Masyarakat tentu tidak mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan lingkungan tempat tinggal yang aman, jalan yang dapat dilalui ketika hujan, serta rumah yang tidak terus-menerus terancam genangan air.

Banjir bukan semata-mata persoalan alam. Dalam kawasan perkotaan, persoalan ini juga berkaitan dengan perencanaan tata ruang, kapasitas infrastruktur, pengelolaan drainase, pemeliharaan saluran, dan kesiapan sistem pengendalian air.

Karena itu, penanganan banjir Rawa Makmur dan Tanjung Jaya harus menjadi agenda prioritas yang membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar respons sesaat.

 

DRAINASE DAN TANGGUL HARUS DIEVALUASI, JANGAN HANYA MENUNGGU BANJIR

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah kondisi jaringan drainase dan infrastruktur pengendali air.

Saluran drainase yang mengalami pendangkalan, penyempitan, kerusakan, atau penyumbatan dapat mengurangi kemampuan mengalirkan air hujan. Akibatnya, ketika debit air meningkat, saluran tidak mampu menampung dan mengalirkannya secara optimal.

Persoalan serupa dapat terjadi apabila gorong-gorong tidak memadai, pintu air tidak berfungsi, atau saluran pembuangan akhir mengalami hambatan.

Kondisi tanggul juga harus diperiksa. Apabila tanggul atau bangunan pengendali air mengalami kerusakan, penyumbatan, atau tidak berfungsi sesuai peruntukannya, risiko genangan dan limpasan air dapat meningkat.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui instansi teknis terkait perlu melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh dengan menjawab sejumlah pertanyaan penting:

 

  1. Apakah drainase utama dan saluran lingkungan mengalami pendangkalan atau penyumbatan?
  2. Apakah dimensi saluran masih mampu menampung debit air ketika hujan deras?
  3. Apakah tanggul dan pintu air berfungsi dengan baik?
  4. Apakah gorong-gorong dan saluran penghubung mampu mengalirkan air tanpa hambatan?
  5. Apakah saluran pembuangan akhir memiliki kapasitas yang cukup?
  6. Apakah terdapat pengaruh pasang air laut atau kenaikan muka air sungai yang menghambat pembuangan air?
  7. Apakah kondisi elevasi kawasan menyebabkan air sulit mengalir secara gravitasi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut harus diperoleh melalui survei teknis, pemetaan, dan kajian hidrologi serta hidraulika.

Jangan sampai pemerintah terus mengeluarkan anggaran untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, sementara persoalan utama yang menyebabkan banjir tidak pernah benar-benar ditemukan.

 

LIMA SOLUSI KONKRET UNTUK MENGATASI BANJIR RAWA MAKMUR DAN TANJUNG JAYA

Penanganan banjir membutuhkan pendekatan terpadu. Tidak cukup memperbaiki satu saluran apabila saluran berikutnya masih tersumbat. Tidak cukup membangun drainase baru apabila air tidak memiliki tempat pembuangan akhir.

Berikut lima langkah strategis yang perlu dikaji dan dilaksanakan Pemerintah Kota Bengkulu bersama instansi terkait.

 

1. NORMALISASI DAN PERBAIKAN DRAINASE SECARA MENYELURUH

Langkah pertama yang mendesak adalah melakukan normalisasi jaringan drainase, mulai dari saluran lingkungan, saluran sekunder, hingga saluran utama.

Pekerjaan ini meliputi pengangkatan lumpur dan sedimentasi, pembersihan sampah, pembukaan saluran yang tersumbat, serta perbaikan konstruksi drainase yang rusak.

Apabila berdasarkan kajian teknis kapasitas saluran tidak mencukupi, perlu dilakukan peningkatan dimensi, baik melalui pelebaran maupun pendalaman yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Yang tidak kalah penting, seluruh jaringan drainase harus dipastikan terhubung dengan baik sampai ke saluran pembuangan akhir.

Normalisasi tidak boleh dilakukan secara parsial. Membersihkan satu saluran tanpa memperhatikan kondisi saluran berikutnya hanya akan memindahkan persoalan dari satu titik ke titik lainnya.

 

2. REHABILITASI TANGGUL DAN PEMBENAHAN PINTU AIR

Jika ditemukan tanggul, pintu air, atau bangunan pengendali aliran yang mampet dan tidak berfungsi, pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan dan perbaikan.

Pintu air memiliki peran penting dalam mengatur aliran air. Apabila kawasan berpotensi mengalami aliran balik dari sungai atau badan air penerima, perlu dikaji pemasangan pintu klep satu arah atau flap gate.

Sistem tersebut memungkinkan air mengalir ke arah pembuangan ketika kondisi memungkinkan sekaligus menghambat aliran balik ketika muka air di luar lebih tinggi.

Namun, pemasangan fasilitas tersebut harus berdasarkan kondisi hidraulis setempat agar tidak justru menghambat pembuangan air hujan.

Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya petugas yang bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan pemeliharaan pintu air.

 

3. MEMBANGUN KOLAM RETENSI UNTUK MENAMPUNG KELEBIHAN AIR

Salah satu alternatif yang patut diperhitungkan adalah pembangunan kolam retensi atau kolam detensi.

Kolam ini berfungsi menampung sementara limpasan air hujan sehingga debit yang masuk ke jaringan drainase dapat dikendalikan.

Dengan adanya kolam penampungan yang dirancang secara tepat, tekanan terhadap saluran utama dapat dikurangi ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Manfaat yang diharapkan antara lain:

  • Menampung kelebihan air hujan untuk sementara.
  • Mengurangi debit puncak limpasan.
  • Mengurangi tekanan terhadap jaringan drainase.
  • Membantu mengendalikan genangan di kawasan permukiman.

Pemerintah perlu mengidentifikasi kemungkinan ketersediaan lahan yang sesuai. Lokasi dan kapasitas kolam harus ditentukan melalui perhitungan daerah tangkapan air, curah hujan rencana, elevasi, serta kondisi saluran pembuangan.

Pembangunan kolam retensi bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari sistem pengendalian banjir kawasan perkotaan.

 

4. MEMBANGUN RUMAH POMPA JIKA AIR TIDAK DAPAT MENGALIR SECARA GRAVITASI

Apabila hasil kajian menunjukkan bahwa kondisi elevasi kawasan atau tingginya muka air di saluran pembuangan menyebabkan air tidak dapat mengalir secara alami, pembangunan rumah pompa atau pumping station perlu dipertimbangkan.

Pompa dapat membantu memindahkan air dari saluran atau kolam penampungan menuju badan air penerima.

Akan tetapi, pembangunan rumah pompa harus disertai perencanaan yang matang, meliputi kapasitas pompa, sistem saluran masuk dan keluar, sumber energi, cadangan listrik, serta biaya operasional.

Pemerintah jangan sampai membangun fasilitas pompa tanpa menyiapkan sistem pengoperasian dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Infrastruktur pengendalian banjir harus berfungsi sepanjang dibutuhkan, bukan hanya terlihat bagus ketika baru selesai dibangun.

 

5. MEMBANGUN SISTEM DRAINASE TERPADU RAWA MAKMUR–TANJUNG JAYA

Inilah salah satu aspek terpenting yang harus diperhatikan.

Penanganan banjir tidak boleh hanya didasarkan pada batas administratif kelurahan. Aliran air memiliki daerah tangkapan, jalur aliran, dan titik pembuangan yang saling berhubungan.

Karena itu, perlu dilakukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui dari mana air berasal, ke mana air mengalir, serta pada titik mana terjadi penyumbatan atau penumpukan debit.

Pemerintah perlu menyusun desain drainase terpadu yang menghubungkan saluran lingkungan, saluran utama, gorong-gorong, pintu air, kolam retensi, dan titik pembuangan akhir.

Dengan sistem terpadu, penanganan banjir tidak lagi dilakukan melalui proyek yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan melalui satu perencanaan yang saling mendukung.

 

 

PEMKOT BENGKULU HARUS MEMILIKI PETA JALAN PENANGANAN BANJIR

Persoalan banjir tidak boleh berhenti pada kegiatan peninjauan lapangan atau pembersihan saluran setelah air surut.

Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai apa yang akan dikerjakan pemerintah, kapan dilaksanakan, berapa anggaran yang disiapkan, dan bagaimana hasilnya akan diukur.

Pemerintah Kota Bengkulu bersama Dinas PUPR, BPBD, pemerintah kecamatan, dan kelurahan perlu menyusun peta jalan penanganan banjir secara bertahap.

 

Tahapan penanganan yang perlu dilakukan:

Jangka pendek:

  • Membersihkan saluran drainase dan mengangkat sedimentasi.
  • Membuka titik-titik saluran yang tersumbat.
  • Memeriksa fungsi tanggul dan pintu air.
  • Memetakan titik genangan dan lokasi rawan banjir.
  • Menyiapkan sistem peringatan dini dan penanganan darurat.

Jangka menengah:

  • Merehabilitasi drainase dan gorong-gorong.
  • Memperbaiki bangunan pengendali air.
  • Meningkatkan kapasitas saluran berdasarkan kajian teknis.
  • Menata kembali jalur pembuangan air.
  • Mengkaji pembangunan kolam retensi dan rumah pompa.

Jangka panjang:

  • Membangun sistem pengendalian banjir terpadu.
  • Mengintegrasikan jaringan drainase kawasan.
  • Menyediakan infrastruktur penampungan dan pengendalian limpasan.
  • Menjamin anggaran pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.
  • Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem pengendalian banjir.

Pemerintah juga perlu membuka ruang partisipasi masyarakat. Warga yang setiap hari tinggal di kawasan rawan banjir tentu memiliki informasi penting mengenai lokasi genangan, arah aliran air, dan titik-titik yang selama ini bermasalah.

Informasi tersebut harus menjadi bahan dalam perencanaan teknis.

 

JANGAN MENUNGGU BANJIR BESAR BARU BERTINDAK

Sudah saatnya pola penanganan banjir diubah. Pemerintah tidak boleh hanya bergerak ketika air sudah masuk ke rumah penduduk.

Pencegahan harus menjadi prioritas.

Jika persoalan serupa terus berulang, evaluasi terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir perlu dilakukan secara terbuka.

Apakah drainase yang sudah dibangun berfungsi sebagaimana mestinya? Apakah saluran memiliki kapasitas sesuai kebutuhan? Apakah tanggul dan pintu air mendapatkan pemeliharaan? Apakah anggaran pemeliharaan tersedia dan dilaksanakan secara efektif?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan publik.

Pemerintah juga perlu menjelaskan program yang telah dilaksanakan, kendala yang dihadapi, serta rencana penyelesaian ke depan.

Kritik masyarakat bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

 

MASYARAKAT JANGAN TERUS MENJADI KORBAN BANJIR TAHUNAN

Dampak banjir tidak hanya diukur dari tinggi genangan air. Ada kerugian sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

Aktivitas perdagangan dapat terganggu. Anak-anak menghadapi kesulitan menuju sekolah. Kendaraan tidak dapat melintas dengan nyaman. Perabot rumah tangga terancam rusak. Warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membersihkan rumah dan memperbaiki barang-barang yang terdampak.

Genangan yang berlangsung lama juga berpotensi meningkatkan risiko penyakit akibat lingkungan yang tercemar dan tidak sehat.

Lebih dari itu, banjir berulang menimbulkan kecemasan. Setiap kali hujan deras turun, masyarakat kembali dihantui pertanyaan apakah rumah mereka akan terendam.

Situasi seperti ini tidak boleh dianggap sebagai hal biasa.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapatkan lingkungan permukiman yang aman, sehat, dan layak.

Karena itu, persoalan banjir Rawa Makmur dan Tanjung Jaya harus ditempatkan sebagai agenda pembangunan yang membutuhkan perhatian serius.

 

SAATNYA PEMERINTAH MENGHADIRKAN SOLUSI, BUKAN SEKADAR JANJI

Hujan merupakan anugerah dan bagian dari siklus alam. Kota Bengkulu tidak mungkin menghindari hujan, tetapi risiko banjir dapat dikurangi melalui perencanaan tata air, pembangunan infrastruktur, serta pemeliharaan yang konsisten.

Rawa Makmur dan Tanjung Jaya membutuhkan langkah konkret.

Jika masalahnya drainase, benahi drainasenya. Jika tanggul dan pintu air tidak berfungsi, rehabilitasi. Jika kapasitas saluran tidak mencukupi, tingkatkan berdasarkan perhitungan teknis. Jika air tidak dapat mengalir secara gravitasi, kaji pembangunan rumah pompa. Jika limpasan air terlalu besar, pertimbangkan kolam retensi.

Semua harus dilakukan berdasarkan satu perencanaan yang terintegrasi.

Pemerintah Kota Bengkulu perlu segera turun ke lapangan, melibatkan para ahli, mendengarkan masyarakat, serta menyusun program penanganan yang memiliki target dan jadwal pelaksanaan yang jelas.

Jangan sampai setiap tahun masyarakat hanya menyaksikan pemandangan yang sama: hujan turun, air naik, rumah terendam, aktivitas lumpuh, kemudian warga kembali menunggu air surut.

 

Sampai kapan persoalan ini harus terus berulang?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan suara kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan masyarakat Rawa Makmur dan Tanjung Jaya.

Sudah saatnya banjir tidak lagi menjadi tradisi tahunan yang dianggap biasa. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan, pembangunan, dan tindakan nyata.

Hujan boleh turun kapan saja. Namun, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus hidup dalam ketakutan setiap kali hujan datang.

 

CATATAN REDAKSI

Untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang dan memperkuat akurasi jurnalistik, redaksi perlu meminta keterangan Pemerintah Kota Bengkulu, khususnya Dinas PUPR dan BPBD, mengenai penyebab banjir, kondisi infrastruktur pengendali air, program yang telah dilaksanakan, serta rencana penanganan ke depan.

Redaksi juga perlu menghimpun keterangan warga mengenai titik genangan, ketinggian air, durasi banjir, dan dampak yang mereka alami.

Rekomendasi teknis dalam pemberitaan ini merupakan usulan awal. Penentuan desain dan pembangunan drainase, tanggul, kolam retensi, serta rumah pompa harus berdasarkan survei lapangan dan kajian hidrologi serta hidraulika.

 

Ditulis Oleh :

Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI

INDONESIAINTERAKTIF.COM — Tajam, Lugas, Terpercaya.