Indonesiainteraktif.com, Bengkulu - Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu, H. Suharto, SE., MBA, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah melakukan pergantian Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam merespons berbagai masukan masyarakat, hasil evaluasi lintas kementerian, hingga rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Menurut H. Suharto, pergantian kepemimpinan di tubuh BGN merupakan langkah strategis yang menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik serta tidak menutup mata terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan program-program nasional di bidang pemenuhan gizi masyarakat.
“Kami di DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu mengapresiasi keputusan pemerintah yang telah melakukan evaluasi dan pergantian terhadap pimpinan BGN. Ini menunjukkan bahwa pemerintah serius mendengar aspirasi masyarakat, masukan dari DPR, serta evaluasi lintas kementerian demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar H. Suharto, Rabu (3/6/2026).
Pernyataan Ketua DPD Gerindra Bengkulu tersebut sejalan dengan apresiasi yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa malam (2/6/2026). Dalam keterangannya kepada awak media, Dasco menilai kebijakan pergantian pimpinan BGN menjadi bukti nyata bahwa pemerintah bersedia melakukan pembenahan terhadap lembaga strategis yang berperan penting dalam peningkatan kualitas gizi nasional.
H. Suharto menilai langkah evaluatif seperti ini penting dilakukan, terlebih BGN merupakan lembaga yang berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Program-program yang dijalankan BGN, menurutnya, memiliki dampak besar terhadap upaya pemerintah dalam menekan angka stunting, memperbaiki kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta memperkuat ketahanan gizi keluarga Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa tantangan di sektor pemenuhan gizi nasional tidaklah ringan. Selain persoalan pemerataan distribusi program, pemerintah juga dihadapkan pada kebutuhan peningkatan efektivitas pelaksanaan di lapangan agar bantuan dan intervensi gizi benar-benar tepat sasaran.
Karena itu, pergantian pimpinan BGN dipandang sebagai bagian dari proses pembenahan kelembagaan agar program-program prioritas nasional dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
“Setiap lembaga negara tentu harus terus dievaluasi agar mampu bekerja secara maksimal. Apalagi BGN ini memiliki peran yang sangat strategis karena menyangkut kesehatan, masa depan generasi muda, serta kualitas pembangunan manusia Indonesia,” tambahnya.
Lebih lanjut, H. Suharto menegaskan bahwa publik tentu berharap kepemimpinan baru di tubuh BGN mampu menghadirkan inovasi, tata kelola yang lebih baik, serta koordinasi yang lebih kuat dengan kementerian terkait maupun pemerintah daerah.
Menurutnya, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan agar berbagai program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah, termasuk di Provinsi Bengkulu yang juga masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pencegahan stunting.
Di sisi lain, ia menilai langkah pemerintah tersebut menunjukkan kepemimpinan nasional yang adaptif dan tidak anti terhadap kritik. Evaluasi terhadap pejabat publik, menurutnya, harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar dalam sistem pemerintahan modern guna memastikan pelayanan publik berjalan maksimal.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan ini benar-benar membawa perubahan nyata. Kita berharap pimpinan baru BGN nantinya mampu memperkuat pelayanan, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
H. Suharto juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mendukung berbagai program pemerintah di sektor kesehatan dan gizi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.
Sebagaimana diketahui, pergantian Kepala dan Wakil Kepala BGN menjadi perhatian publik nasional setelah muncul sejumlah masukan dan evaluasi mengenai efektivitas program serta tata kelola kelembagaan. DPR RI sebelumnya juga telah memberikan berbagai rekomendasi agar BGN terus berbenah demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan adanya pergantian kepemimpinan tersebut, harapan besar kini tertuju pada BGN agar dapat tampil lebih responsif, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat negara di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Pemerintah pun diharapkan mampu memastikan setiap program strategis nasional benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Ditulis oleh :
Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI