Indonesiainteraktif.com , Kota Bengkulu -- Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menerima hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Hamka Sabri, menyampaikan hal ini setelah menerima Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Kerja Sekda Bengkulu pada Rabu (02/08/23).
Hamka menjelaskan bahwa hasil penilaian berdasarkan audit BPKP mencakup beberapa Perangkat Daerah, termasuk Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Audit tersebut dilakukan pada triwulan I dan melibatkan sampel yang ditentukan sebelumnya.
Selama pertemuan, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menerima masukan terkait penanganan COVID-19 selama masa pandemi beberapa waktu lalu. Beberapa masukan tersebut termasuk rendahnya kegiatan vaksinasi pada tahap ke II dan ke III karena masyarakat merasa pandemi sudah berakhir.
Selain itu, ada masalah yang dihadapi terkait data kemiskinan Provinsi Bengkulu yang masih cukup tinggi. Meskipun demikian, presentase penurunan kemiskinannya juga merupakan yang tertinggi secara nasional.
Sekda Hamka berjanji bahwa masukan-masukan dari BPKP pada triwulan I ini akan dijadikan pedoman dan akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Ini merupakan hasil evaluasi monitoring tahap awal di tahun 2023. Jadi apa yang harus dilakukan oleh stakeholder itu kami sampaikan dalam hasil audit, guna perbaikan penyusunan laporan keuangan serta azas kebermanfaatan program yang dilaksanakan,” jelas Rusdy Sofyan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
Penulis : Andre Putra
Editor : Daddy