Kasus Tertembaknya LS Oleh Bharatu EH, Penyidik Polri Belum Juga Mengirimkan Hasil Penyidikan Awal, Kajari Kaur Terbitkan P-17

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menggagas Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang diciptakan untuk membentuk Transparansi dan Handling Complain (Pengaduan) bagi masyarakat mendapat respon positif dari jajaran kepolisian (Google/Ilustrasi)


 

Kantor Bupati Kaur

 

Indonesiainteraktif.com, Kaur - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan mengayomi masyarakat. Polri  juga diharapkan menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, sehingga penting bagi anggota Polri untuk menaati kode etik dan aturan yang sudah ditetapkan. Polri merupakan anggota sipil yang tidak menjadi pengecualian hukum. Jika polisi terduga melakukan pelanggaran, maka ada prosedur yang harus mereka jalani hingga mendapat sanksi yang sepadan.

Jika polisi melakukan tindak pidana dan bukan hanya pelanggaran kode etik, maka polisi juga harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Ini artinya anggota yang terlibat dalam pelanggaran sekaligus tindak pidana harus menjalani sidang disiplin dan sidang perkara pidana.

Dalam penegakan hukum, Kapolri Jenderal Pol  Listyo Sigit Prabowo menggagas  Presisi yaitu Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang diciptakan untuk membentuk Transparansi dan Handling Complain (Pengaduan) bagi masyarakat. Presisi ini untuk mengeleminir banyaknya pelanggaran hukum dari anggota Polri. Dengan presisi diharapkan anggota polri dapat menjaga kode etik kepolisian dan mematuhi hukum dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom masyarakat.

Sanksi tegas kepada pelanggar Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan terus dilakukan.

Berkenaan dengan tertembaknya LS pegawai honorer Pemkab Kaur akibat senjata Bharatu EH ajudan Bupati Kaur Lismidianto yang juga mantan anggota polri pada hari kamis (9/9/2021), banyak kejanggalan yang ditemukan. Hal ini diyakini investigator saat investigasi ke Kota Bintuhan satu hari setelah kejadian tertembaknya LS oleh senjata Bharatu EH. Ada yang janggal dan ada yang tidak runtut bahkan setelah kejadian diduga seorang petinggi Pemkab Kaur memerintahkan  pegawai yang ada di lokasi jangan berstatemen apa-apa yang menimbulkan pemikiran siapa sebenarnya yang menyebakan tertembaknya LS tersebut. 

Bahkan hingga saat ini, Lismidianto sebagai Bupati Kaur diduga tidak pernah melapor ke aparat penegak hukum mengenai kejadian tertembaknya LS oleh senjata Bharatu EH yang terjadi di ruang staf Bupati Kaur di Jl. Kolonel Samsul Bahrun Komplek Perkantoran Padang Kempas Kota Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan. Bahkan kejadian ini terkesan ditutup-tutupi.

Memang kita tidak boleh berspekulasi dan beropini tetapi tetap saja terus bertanya-tanya atas banyaknya kejanggalan dalam kejadian tersebut. Tetapi investigator berpikir justru kasus ini dapat dijadikan ukuran apakah pelaksanaan Presisi itu memang benar diterapkan berdasarkan fakta lapangan dan alat bukti yang ada.

Pada hari Senin siang (15/11/2021), Investigator melakukan konfirmasi kepada pihak Kejari Kaur. Awalnya Investigator berencana  melaksanakan konfirmasi langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nurhadi Puspandoyo, S.H., M.H, karena yang bersangkutan sedang mengadakan zoom meeting maka konfirmasi langsung diserahkan kepada Kasi Pidum Kejari Kaur Novy Saputra, S.H. Konfirmasi ini sangat penting karena pihak Investigator mendengar bahwa Kejari Kaur telah menerbitkan P-17 akibat 30 hari  setelah SPDP dikirim oleh Penyidik Polres Kaur, Polres Kaur belum mengirim berkas perkara tahap-1.

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP Nomor : SPDP/58/X/2021/Reskrim tanggal 1 Oktober 2021 yang ditanda-tangani oleh Kasat Reskrim Polres Kaur IPTU Indro Witaryuda Prawira, S.T.K., S.I.K, diterima oleh Kejari Kaur pada tanggal 1 Oktober 2021,” kata Kasi Pidum Kejari Kaur Novy Saputra, S.H.,

“Setelah SPDP diterima, Kepala Kejaksaan Negeri Kaur menerbitkan P-16 Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana,” Lanjut Novy Saputra, S.H.

“Setelah 30 hari sejak SPDP tersebut kami terima, Kejaksaan Negeri Kaur belum menerima penyerahan berkas perkara (tahap-1) dari penyidik Polres Kaur. Karena belum ada tindak lanjut tersebut, maka dikeluarkanlah surat P-17 ke-1, perihal permintaan perkembangan hasil penyidikan perkara tersebut,” pungkas Jaksa Nopy Saputra yang ramah wartawan ini.

 

BACA DISINI BERITA LENGKAP PERISTIWA TERTEMBAKNYA LS PEGAWAI HONORER PEMKAB KAUR OLEH BHARATU EH AJUDAN BUPATI KAUR :

LETUSAN SENJATA APARAT PENEGAK HUKUM DI KANTOR BUPATI KAUR DIDUGA LUKAI HONORER, KAPOLRES KITA AKAN TINDAK LANJUTI

ADVOKAT DEDEN ABDUL HAKIM : AKSI PENEMBAKAN DI RUANG STAF BUPATI HARUS SEGERA DI PROSES !!!, SENJATA API BUKAN BARANG MAINAN

KOORDINASI MENGENAI DUGAAN PENEMBAKAN DI RUANG STAF BUPATI KAUR, TIM INVESTIGATOR DATANGI KABID PROPAM POLDA BENGKULU

IRWASDA POLDA BENGKULU KIRIM TIM KE KAUR, TINDAK LANJUTI DUGAAN PENEMBAKAN DI RUANG STAF BUPATI KAUR

DI NTB BRIPTU IMP PAMER PISTOL BARENG DEPT COLLECTOR DITINDSK TEGAS, DI BENGKULU BHARATU EH DIDUGA TEMBAK HONORER PEMKAB KAUR TERKESAN DITUTUPI

POLISIHEBAT!!!  AKHIRNYA BHARATU EH DIDUGA PELAKU TERTEMBAKNYA LS PEGAWAI HONORER PEMKAB KAUR JADI TERSANGKA

 

Berkenaan hasil konfirmasi langsung dari Kasi Pidum Kejari Kaur Nopy Saputra tersebut, Investigator juga melakukan konfirmasi kepada Kasat Reskrim Polres Kaur IPTU Indro Witaryuda Prawira, S.T.K., S.I.K. 

“Penanganan kasus ini sudah di Polda Bengkulu bukan Polres Kaur lagi. Senjata yang dipakai oleh diduga oknum brimob sudah melengkapi izin. Terhadap pertanyaan apakah ditahan atau tidak  dan dipecat atau tidak itu pihak Polda Bengkulu yang menangani. Dan juga kalau dipecat harus ada mekanisme persidangan,” kata Kasat Reskrim Polres Kaur ini.

“Disini saya mau menjelaskan dan harus diketahui, oknum brimob dan korban LS itu masih ada ikatan keluarga jadi kasus tersebut oleh pihak korban tidak diselesai secara hukum dan akan diselesaikan lewat kekeluargaan. Ada simpang siur yang mengatakan oknum brimob tersebut berada di ruang Bupati dan sedang rapat, kenyataannya oknum brimob tidak tidak berada di ruang Bupati atau tidak ada mengadakan rapat di ruang bupati. Oknum brimob tersebut  berada di ruangan lain,” kata IPTU Indro Witaryuda memberikan keterangannya melalui wartawan kami di Kaur.

Lanjut Indro, untuk kronologis kenapa bisa terjadi letusan senjata api ini merupakan kelalaian dari oknum brimob tersebut. “Ini karena posisi senjata api itu berada di dalam tas dan tas tersebut jatuh dan keluar semua barang-barang yang berada di tas termasuk senjata api jatuh dan langsung  meletus serta mengenai korban LS,” kata Kasatreskrim Polres Kaur tersebut.

Investigator kurang mempercayai keterangan dari Kasat Reskrim Polres Kaur tersebut. Alangkah mudahnya senjata tersebut meledak. Investigator ingin melihat fisik izin penggunaan senjata tersebut dan fisik senjata yang dipakai sehingga menyebabkan tertembaknya LS pegawai honorer Pemkab Kaur. Hal ini agar apa yang terjadi terang-benderang dan objektif. Karena Investigator telah melakukan investigasi setelah kejadian berlangsung dan cenderung ditutup-tutupi termasuk oleh Bupati Kaur.

Saat di Kaur, korban tidak bisa dihubungi, Investigator sempat ke rumah korban tetapi hanya diluar saja karena suasana tidak kondusif. Investigator hanya menegaskan kepada semua pihak untuk objektif menilai dan melaksanakan proses hukum masalah ini. Ingat Presisi yang telah digagas oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Investigator yakin Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan memberikan tindakan tegas terhadap aparatnya yang melanggar hukum.

Pertanyaan selanjutnya terhadap pernyataan Kasat Reskrim Polres Kaur di atas, apakah sudah dilaksanakan rekonstruksi terhadap kejadian tersebut sehingga Kasat Reskrim Kaur IPTU Indro Witaryuda Prawira, S.T.K., S.I.K., sangat yakin dengan pernyataannya.

Menanggapi penjelasan Kasat Reskrim Polres Kaur tersebut, praktisi hukum pidana Deden Abdul Hakim, SH yang juga seorang Advokat memberikan keterangannya. “Berkenaan dengan tertembaknya LS seorang honorer Pemkab Kaur oleh Bharatu EH ajudan Bupati Kaur, saya pikir ada dua hal yang harus diselesaikan, masalah etik mengenai kelalaian penggunaan senjata dan serta masalah pidana yang menyebabkan tertembaknya LS. Saya pikir ada potensi pelanggaran pidana umum disini. Mengenai hal ini sebaiknya diselesaikan melalui melanisme peradilan,” kata Deden.

Investigator sempat menemui Kabid Propam Polda Bengkulu Kombes Pol. Kuswahyudi Tresnadi, S.H., S.I.K pada hari Selasa (16/11/2021) mengenai perkembangan tertembaknya LS oleh senjata Bharatu EH. “Oh ya kasus Kaur, sedang dalam proses. Etiknya kita yang proses sedang pidananya di Direktorat Kriminal Umum,” kata Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi.

Pada hari Selasa siang (16/11/2021) Investigator sempat menuju Kantor Direktorat Kriminal Umum Polda Bengkulu untuk menemui Direktur dan Wakil Direkturnya. Keduanya sedang tidak berada ditempat.

Tim Investigator Indonesiainteraktif.com berharap agar hukum dapat ditegakkan setingginya. Siapa yang bersalah dapat dihukum dengan hukuman yang pantas

Pertanyaan sebenarnya yang perlu digali lagi lebih lebih dalam, siapa sebenarnya pemegang senjata yang menyebakan tertembaknya LS. Apakah dipegang dan dilakukan oleh terduga EH  Ajudan Bupati Kaur atau dilakukan orang lain, harus terjawab tuntas sehingga tidak menimbulkan polemik duga menduga yang berkepanjangan. (S1001).