Indonesiainteraktif.com, Riau - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menambah personel, peralatan pemadaman, serta memperkuat koordinasi lintas sektor di sejumlah wilayah rawan.
Kesiapan tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Audiensi dengan Menteri Kesehatan RI sekaligus Rapat Penanganan Karhutla yang digelar di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Riau, Minggu (23/8/2026).
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan melibatkan seluruh unsur. Mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, tenaga kesehatan, dunia usaha hingga masyarakat.
Fokus perhatian saat ini diarahkan ke Kabupaten Pelalawan yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama karena banyaknya titik panas dan karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar.
Menurut SF Hariyanto, koordinasi antarinstansi harus terus diperkuat untuk mengantisipasi potensi kebakaran, sehingga api dapat segera dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan dampak lebih besar terhadap masyarakat.
“Kita tidak boleh lengah, terutama menghadapi September, Oktober hingga November yang perlu kita antisipasi bersama. Karena itu, seluruh kekuatan yang ada harus kita siapkan dan dikerahkan ke lokasi yang membutuhkan penanganan,” ucapnya.
Selain memperkuat pengerahan personel dan peralatan, SF Hariyanto menekankan pentingnya memastikan perlindungan kesehatan bagi petugas yang bertugas di lapangan maupun masyarakat yang terdampak kabut asap.
Ketersediaan masker, obat-obatan, dan oksigen harus dipastikan mencukupi. Pemprov Riau sendiri telah menyiapkan sekitar 110 ribu masker per hari untuk kebutuhan petugas dan masyarakat yang terpapar kabut asap.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBDPK Provinsi Riau Edy Afrizal mengungkapkan, perkembangan karhutla di Pelalawan masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan hasil pemantauan, tercatat sebanyak 216 titik panas di wilayah tersebut yang membutuhkan penanganan intensif.
Ia menjelaskan, kondisi di lapangan cukup menantang karena sebagian besar titik berada di kawasan gambut dengan kedalaman yang bervariasi dan vegetasi yang mudah terbakar.
Keterbatasan sumber air juga menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman karena persediaan air dapat cepat habis ketika digunakan untuk menangani kebakaran.
“Untuk memperkuat penanganan, peralatan pemadaman dan sumber air terus kita tambah, dari sebelumnya enam unit menjadi sekitar 15 unit. Personel juga terus diperkuat melalui kolaborasi Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD dan unsur lainnya,” jelas Edy.
Edy menambahkan, berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebaran asap yang masuk ke wilayah Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran yang terjadi di dalam provinsi.
Asap juga berpotensi terbawa angin dari wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi terpadu lintas wilayah.
Pemprov Riau memastikan kesiapsiagaan akan terus ditingkatkan, khususnya menjelang periode September hingga November yang menjadi perhatian utama, dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk mencegah kebakaran meluas dan meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.