Indonesiainteraktif.com - Setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama oleh para penyidik, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus proyek pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan. Nurdin ditetapkan tersangka karena diduga menerima gratifikasi atau janji.
"Dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara, atau para pihak yang yang mewakilinya. Terkait dengan pengadaan barang/jasa pembangunan infrastruktur di Sulsel," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021).
KPK menetapkan tersangka berdasarkan penyelidikan dan keterangan para saksi. Nurdin ditetapkan menjadi tersangka bersama Sekretaris Dinas PUPR Sulsel inisial ER.
"Sebagai penerima yaitu saudara NA (Nurdin Abdullah) dan saudara ER (Sekdis PUPR Sulsel, sebagai sebagai pemberi adalah saudara AS," kata Firli.
"Adapun para tersangka tersebut disangkakan, saudara NA dan ER, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a dan pasal 12 huruf b, atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-undang nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," lanjut Firli.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nurdin ditahan di Rutan KPK.
"Saudara NA ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur," tuturnya.
Saat konferensi pers, tampak Nurdin Abdullah dan sejumlah orang yang diamankan KPK di Makassar dihadirkan di depan awak media mengenakan rompi tahanan KPK warna oranye. (Hrx)